Save as PDF
FOTO : Kuliah Umum Nasional bertajuk “Peran Generasi Milenial dalam Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Menuju Indonesia Tangguh Berdasarkan Tri Hita Karana, Jumat (14/7/2023) di Kampus UNR, Jl Padma, Penatih, Denpasar.
DENPASAR – fajarbali.com | Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ngurah Rai (Fishum UNR) yang mengelola Program Studi Administrasi Publik, akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang bersentuhan langsung dengan kebijakan publik, baik sebagai praktisi, administrator dan pengamat.
Karenanya, wawasan mahasiswanya terus ditingkatkan dengan berbagai cara. Salah satunya lewat Kuliah Umum Nasional bertajuk “Peran Generasi Milenial dalam Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Menuju Indonesia Tangguh Berdasarkan Tri Hita Karana, Jumat (14/7/2023) di Kampus UNR, Jl Padma, Penatih, Denpasar.
SDGs merupakan kepanjangan dari Sustainable Development Goals. Ada 17 tujuan global dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk perdamaian dan kemakmuran manusia dan planet bumi sekarang dan masa depan.
Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Total ada 139 kepala negara termasuk Indonesia, yang membangun komitmen tersebut.
Dekan Fishum UNR Dr. Drs. I Wayan Astawa, SH., MAP., menyambut baik kuliah umum nasional ini, apalagi dikaitkan dengan Tri Hita Karana yang menjadi napas UNR. Ditambah jiwa patriot Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai.
“Kami dikenal dengan Kampus Perjuangan. Terbukti lulusan kami menjadi Menteri di era Presiden Jokowi. Bukan satu, tapi dua orang,” kata Astawa.
Lewat kuliah umum ini, dia berharap semakin banyak lahir mahasiswa intelek berwawasan global sehingga berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa dan negara.
Nara sumber pertama, yakni Cynthia Febriani selaku Anggota DPRD Kota Denpasar Komisi IV sekaligus Ketua Kaukus Perempuan Parlemen (KPP). Cynthia mengajak mahasiswa, khususnya kaum perempuan lebih aktif lagi berkecimpung di dunia politik.
Politik, menurutnya, menjadi salah satu batu loncatan untuk mengintervensi kebijakan-kebijakan agar pro rakyat. Seperti posisinya saat ini. Sebelum terjun ke panggung politik, dirinya seorang advokat. Ini membuktikan kaum perempuan bisa berperan di bidang apapun asal ada kemauan.
Menjawab pertanyaan mahasiswi soal kuota keterampilan perempuan di parlemen yang masih minim dari target 30 persen, Cynthia mengakui bahwa hal itu memang persoalan tidak mudah.
“Kuncinya perempuan itu harus cerdas, pintar dan kuliah di lembaga pendidikan berintegritas. Kalau tidak, kalian bisa disenggol dan terlihat lemah,” katanya.
Sedangkan Misiyah, Ketua Institut KAPAL Perempuan, mengungkapkan, prinsip yang paling populer dan menyentuh dalam SDGs, yakni tak seorang pun boleh ditinggalkan dalam hasil pembangunan.
Termasuk mereka yang tergolong, orang miskin, perempuan, rentan dan minoritas, penduduk desa menganggur, anak-anak, masyarakat adat, penduduk daerah kumuh, LGBT, pengungsi dan orang terlantar, remaja, pekerja migran, disabilitas serta lansia.
Misiyah memandang, perguruan tinggi adalah salah satu pemangku kepentingan SDGs, karena sebagai tempat pemenuhan hak untuk bebas dari kemiskinan, kelaparan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, pekerjaan layak, keberlanjutan lingkungan hidup, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan.
“Pendidikan adalah kunci untuk terlepas dari persoalan hidup di atas. Dan, perguruan tinggi atau sekolah yang punya peran itu,” kata Misiyah dalam kuliah umum yang dipandu Ketua LSM Bali Sruti Dr. Luh Riniti Rahayu tersebut.
Ia pun mengingatkan mahasiswa bahwa SDGs juga berfungsi sebagai alat tagih dari program-program yang ditargetkan. Terkait jaminan bagi perempuan, tampaknya masih belum optimal. Data membuktikan, satu dari empat perempuan adalah korban kekerasan.
Manis, mahasiswi semester VI Fishum UNR menanyakan sasaran yang ingin dicapai SDGs terhadap lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), sedangkan di berbagai negara, termasuk Indonesia kaum tersebut ditolak.
Misiyah meluruskan, bahwa semua orang wajib menikmati hasil pembangunan. SDGs, justru ingin melindungi hak-hak LGBT dari perlakuan diskriminatif. (Terlepas dari orientasi seksualnya).
“Kan kita lihat sendiri kalau ada cewek berprilaku ke-cowok-an, atau sebaliknya diteriakin bencong. Begitu juga kalau kerja, mereka biasanya sulit diterima. Mereka pun banyak yang tidak punya identitas kependudukan akibat diskriminasi,” jelasnya.
Sehingga, SDGs ini bertujuan menghentikan segala bentuk diskriminasi. Agar semua manusia setara. (Gde)
Save as PDF