Bahkan, menurutnya penyimpangan tersebut biasanya terjadi berjalan secara berbulan-bulan. Sehingga, dengan ikut turunnya OJK dalam pengawasan tersebut diharapkan mampu membuat koperasi di Bali lebih sehat.
“Karena setiap kali kadang penyimpangan itu berjalannya berbulan bukan setiap tahun, mudah-mudahan dengan adanya pengawasan dari OJK menjadi lebih baik. Sehingga untuk pembinaannya menjadi lebih ditekankan lagi,” paparnya.
Kresna Budi bahkan mengusulkan adanya peluang pemberian bantuan stimulus dari Pemprov Bali melalui APBD kepada koperasi-koperasi di Pulau Dewata.
Apalagi, koperasi sendiri menurutnya adalah sokoguru ekonomi Bali, khususnya di masa pandemi yang membuat ekonomi terpuruk.
“Sangat dimungkinkan anggaran itu, karena apa, sokoguru ekonomi kita kan koperasi, bantuan harus lebih banyak ke sana, karena UMKM kita kan lebih banyak digerakkan oleh koperasi,” tandasnya.
Untuk itu, dirinya mendorong agar Gubernur Bali, Wayan Koster memberikan stimulus tersebut. Ia juga bahkan memastikan bahwa DPRD Bali akan menyetujui jika ada wacana tersebut. “Mudah-mudahan bapak Gubernur berkenan dengan dewan pasti menyetujui anggaran itu permodalan daripada koperasi-koperasi yang ada, hibah saya banyak ke koperasi kok yang sudah jalan,” kata dia.
Di sisi lain, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Bali, Wayan Mardiana mengakui akibat pandemi Covid-19 banyak lembaga keuangan mikro seperti koperasi dihantui kesulitan keuangan atau likuiditas akibat banyaknya masyarakat yang menjadi nasabah melakukan penarikan simpanan atau rush ataupun kredit macet akibat kesulitan ekonomi.
