Distribusi bantuan pun belum sepenuhnya merata. Ada banjar yang sudah memiliki cakupan tinggi, namun ada pula yang masih relatif rendah. Ketimpangan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah desa untuk tahap pengembangan selanjutnya.
Tim KKN melakukan survei terhadap 23 responden di lima banjar: Abasan, Kutri, Belaluan, Griya Kutri, dan Negari. Hasilnya cukup menggembirakan: dari 10 responden penerima bantuan teba modern, 90% telah memanfaatkannya secara optimal untuk mengolah sampah organik rumah tangga. Hanya 10% yang belum menggunakan secara maksimal.
Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan pada kesadaran masyarakat penerima, melainkan pada keterbatasan jangkauan distribusi.
Menariknya, proses survei juga membuka ruang dialog yang hangat antara mahasiswa dan warga. Diskusi bersama Kelian Banjar Belaluan sebelum terjun ke rumah-rumah penduduk memperlihatkan pentingnya komunikasi partisipatif dalam membangun kesadaran lingkungan.
Pendekatan ini membuktikan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya soal menyediakan fasilitas, tetapi juga soal membangun pemahaman dan perubahan perilaku.
Di sisi lain, bagi masyarakat yang belum menerima bantuan, pola pengelolaan sampah masih didominasi oleh pembakaran atau ketergantungan pada sistem pengangkutan desa. Jika tidak diimbangi dengan edukasi dan fasilitas memadai, kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dalam jangka panjang.
Konsep Smart Village Bali tidak selalu identik dengan teknologi digital. Di Desa Singapadu Tengah, “cerdas” berarti mampu mengelola sumber daya secara bijak dan berkelanjutan.
