JAKARTA-fajarbali.com | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kembali menegaskan tidak pernah menerima bantuan dana dari luar negeri untuk menjalankan program-program penanggulangan terorisme.
Hal ini disampaikan Kepala Biro Perencanaan BNPT, Bambang Surono, saat menjadi pemateri di Rapat Kerja Nasional Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di Jakarta, Rabu (21/2/2018). Penegasan itu menjawab isu miring yang selama ini beredar bahwa BNPT tutur didanai asing dalam menjalankan operasionalnya. “Selama bapak kepala dan saya masih di BNPT, kami tegaskan BNPT tidak akan pernah mau menerima dana asing,” tegas Bambang.
Penolakan masuknya dana asing ke BNPT, lanjut Bambang, dikarena alasan keengganan program penanggulangan terorisme dikontrol oleh kepentingan negara atau lembaga lain di luar Indonesia. “Kami murni menggunakan APBN, termasuk yang beberapa di antaranya dijalankan FKPT,” tambahnya. BNPT, masih kata Bambang, pemanfaatan anggaran negara tersebut harus dibarengi dengan pertanggung jawaban yang akuntabel.
Untuk membantu operasional FKPT, Bambang mempersilahkan FKPT menerima dana hibah dari pemerintah daerahnya masing-masing. Menurutnya, sesuai aturan FKPT diperbolehkan menerima hibah, baik dalam bentuk dana, barang dan kegiatan.
“Tapi FKPT juga harus mampu mempertanggung jawabkan hibah yang diterimanya kepada instansi pemberi, karena sumber hibah pemerintah daerah tentu juga uang negara,” tegas Bambang.
Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat BNPT, Andi Intang Dulung, meminta FKPT ikut mensosialisasikan penegasan tidak adanya dana asing di BNPT. “Sampaikan ke masyarakat tidak benar BNPT dibantu dana asing untuk penanggulangan terorisme,” katanya.
Terkait hibah dari pemerintah daerah yang boleh diterima oleh FKPT, Andi Intang mengingatkan aturan yang tertuang dalam Pedoman Umum FKPT, yaitu kewajiban melaporkannya secara tertulis kepada BNPT. “BPK dalam pemeriksaan di BNPT tahun ini juga mengingatkan, FKPT wajib melaporkan penerimaan hibah dari pemerintah daerah. Ini alasan administrasi, karena FKPT dibentuk oleh BNPT,” pungkas Andi Intang.
Acara Rakernas FKPT se Indonesia tersebut diawali pelantikan pengurus FKPT seluruh provinsi. FKPT Provinsi Bali yang dilantik adalah, ketua Drs. I Gede Putu Jaya Suartama, M. Si, Sekretaris I Wayan Gede Suyatartha, S.E, MBA, Ketua Bidang Ekonomi Sosial Budaya dan Hukum, Petrus Analalo, S.Ip, SH, M.A.P, Ketua Bidang Pendidikan Agama dan Dakwah, Drs. Wakhid Mukhtarom, MM, Bendahara, H. Suirianto Saruddin, S.Pd.I, ketua bidang pemberdayaan pemuda dan perempuan, Nyoman Gede Antaguna, SE, SH, MH, ketua bidang media massa dan Humas Drs. Emanuel Dewata Oja, ketua bidang pengkajian dan penelitian, Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH, M. Hum, serta staf sekretariat Kartika Sari Dewi, SE, I Gusti Ngurah Gede Permana Putra dan Yohanis Mone, S. Ip.
Ditemui usai pelantikan, Ketua FKPT Provinsi Bali, I Gede Putu Jaya Suartama berharap dengan pelantikan pengurus baru tersebut tercipta penyegaran yang berdampak positif bagi kinerja FKPT Bali. Tak kalah pentingnya kata mantan Kepala Kesbanglinmas Provinsi Bali ini, pengurus baru tetap meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya, seperti halnya yang juga telah dilakukan pengurus sebelumnya.
“Kedepan saya berharap seluruh program dan kegiatan yang telah disiapkan oleh BNPT, benar-benar dapat menyentuh masyarakat akar rumput. Sebab fungsi utama FKPT adalah pencegahan teroris, dan fenomena perkembangan teroris saat ini membaur dengan masyarakat, maka dengan melakukan kegiatan yang menyentuh masyarakat akar rumput, kita berharap bisa mencegah timbulnya aksi terorisme dimana terorisnya bersembunyi dan berbaur dengan masyarakat, sehingga tercapai slogan yang sering didengungkan BNPT, Satu Tekad, Indonesia Damai, ” ujar Jaya Suartama. (ed)
Save as PDF