MANGUPURA-fajarbali.com | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan ketahanan dan daya saing industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Bali melalui peningkatan kualitas intermediasi, penguatan tata kelola, dan perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Upaya tersebut sejalan dengan peran strategis BPR/S dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Evaluasi Kinerja BPR/S Wilayah Provinsi Bali Tahun 2026 yang mengangkat tema "Penguatan Kinerja BPR dan Akses UMKM Menuju Ekonomi Bali Berkelanjutan" di Nusa Dua, Badung, Selasa (3/11). Kegiatan ini menjadi forum evaluasi perkembangan industri sekaligus memperkuat sinergi antara OJK, pelaku industri, dan pemangku kepentingan daerah dalam mengoptimalkan kontribusi BPR/S terhadap perekonomian Bali.
Kepala OJK Provinsi Bali, Parjiman dalam sambutannya menyampaikan bahwa BPR dan BPRS memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena kedekatannya dengan masyarakat dan pelaku UMKM. Keunggulan tersebut perlu dioptimalkan melalui penyaluran kredit dan pembiayaan produktif yang sesuai dengan karakteristik usaha serta kebutuhan masyarakat, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang baik.
Parjiman juga menyampaikan bahwa perekonomian Provinsi Bali menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,78 persen (yoy) pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen (yoy). Struktur ekonomi Bali yang ditopang oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, pertanian, kehutanan dan perikanan, serta transportasi dan pergudangan memberikan peluang bagi BPR/S untuk memperluas pembiayaan pada sektor-sektor produktif yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
