MANGUPURA-fajarbali.com | Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengintensifkan berbagai langkah strategis guna memastikan populasi sampah, khususnya yang berbahan dasar plastik, tidak lagi bocor dan mencemari ekosistem laut. Langkah ini diambil mengingat ancaman polusi perairan telah mencapai titik yang mengkhawatirkan dan berpotensi merusak masa depan kemaritiman Indonesia. Selain mengedepankan implementasi teknologi modern, KKP juga secara agresif menggencarkan sinergi kampanye edukasi mengenai bahaya sampah serta pentingnya pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga sebagai upaya penyelesaian masalah langsung dari hulunya.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, mengungkapkan bahwa berdasarkan data lapangan, dominasi populasi sampah yang mencemari wilayah laut Indonesia justru berasal dari daratan, dengan penyumbang terbesar adalah limbah rumah tangga. Kondisi ini memperparah penanganan polusi di sektor hilir, sebab melakukan pembersihan ketika sampah telah terapung atau tenggelam di laut memiliki tingkat kesulitan yang jauh lebih tinggi. Tidak hanya secara teknis medannya sulit, tetapi proses evakuasi sampah di tengah laut juga menuntut alokasi anggaran dan biaya operasional yang jauh lebih besar.
Dampak buruk dari pembiaran ini tidak hanya merusak pemandangan, melainkan mengancam keberlanjutan seluruh ekosistem di dalam laut, baik terhadap biota yang berinteraksi langsung dengan sampah utuh maupun dampak jangka panjang dari partikel yang telah terurai menjadi mikroplastik. Koswara menegaskan bahwa penyelesaian fenomena ini tidak dapat bertumpu pada satu lembaga saja, melainkan membutuhkan tanggung jawab kolektif dari semua lapisan masyarakat. Guna memperkuat tata kelola sampah di daratan agar tidak bermigrasi ke perairan, KKP secara resmi telah menggandeng tiga pemerintah daerah strategis, yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Bali.
“Maka strategi kita dalam mengelola sampah supaya tidak masuk ke laut itu dilakukan dengan pencegahan. Kita harus bisa mengelola sampah di daerah masing-masing. Dan sampah ini persoalan serius yang harus ditangani secara bersama,” ujar Koswara di lokasi aksi bersih pantai yang digelar KKP bersama DANA Indonesia di Pantai Petitenget, Badung, (13/6).
Lebih jauh Koswara menerangkan bahwa dalam skala nasional, KKP telah menginisiasi sebuah program komprehensif bertajuk Laut Sehat Bebas Sampah atau disingkat "Sebasah". Program nasional ini mengusung dua pilar strategi utama, di mana pilar pertama berfokus pada pencegahan ketat di empat titik pantau strategis yang meliputi aliran sungai utama yang bermuara ke laut, kawasan desa pesisir termasuk Kampung Nelayan Merah Putih, pulau-pulau kecil berpenduduk, serta area pelabuhan dan pusat aktivitas di laut. Sementara pilar kedua dari program Sebasah difokuskan pada penanganan taktis dan evakuasi terhadap sampah-sampah yang telanjur berada di dalam laut.
Sebagai implementasi nyata di lapangan, aksi bersih sampah yang digelar di Pantai Petitenget, Badung, tersebut turut menggandeng organisasi lingkungan global Seven Clean Seas dan berhasil memobilisasi ratusan partisipan. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat yang heterogen, mulai dari wisatawan mancanegara dan domestik, para pelaku industri perhotelan, komunitas lokal, hingga ratusan pelajar dan puluhan taruna-taruni dari sekolah vokasi bentukan KKP. Dari aksi tersebut, massa berhasil mengumpulkan berbagai jenis sampah yang mendominasi pesisir pantai, mulai dari plastik kemasan makanan ringan, botol kaca, limbah organik, hingga ribuan puntung rokok.
Gerakan berbasis lingkungan ini juga mendapat dukungan penuh dari sektor swasta, salah satunya DANA Indonesia yang melihat pentingnya integrasi kampanye lingkungan secara daring dan luring. Director of Communications DANA Indonesia, Olavina Harahap, menyatakan bahwa keterlibatan mereka merupakan perwujudan komitmen korporasi dalam mendukung kelestarian ekologi. Sebelum aksi fisik ini dijalankan, DANA Indonesia telah lebih dulu merilis inovasi edukasi berbasis digital guna membangun kesadaran kolektif generasi muda. “Ini bentuk komitmen kami. Sebelumnya kami sudah melakukan edukasi sampah melalui apps game yang sudah kami luncurkan, sekarang ini offlinenya melalui aksi bersih sampah berkolaborasi dengan KKP,” ujarnya.
Olavina menambahkan bahwa isu pencemaran lingkungan bukan lagi sekadar masalah estetika alam, melainkan sudah bertransformasi menjadi variabel yang memengaruhi stabilitas ekonomi makro dan mikro suatu negara. Berdasarkan data ekonomi yang dihimpun, polusi sampah di perairan secara langsung memangkas pendapatan masyarakat pesisir secara signifikan. Kerugian riil tersebut pada akhirnya akan menciptakan efek domino yang mampu memengaruhi stabilitas daya beli masyarakat dan mengganggu pertumbuhan sektor ekonomi digital nasional. “Kami dapat informasi bahwa pencemaran sampah ini dapat membuat penghasilan nelayan berkurang sampai 30 persen. Ini tentu akan berpengaruh juga dengan ekonomi digital,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali menilai bahwa isu kebersihan laut sangat berkelindan dengan visi pembangunan daerah jangka panjang yang berlandaskan pada prinsip Ekonomi Kerthi Bali. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Putu Sumardiana, memaparkan bahwa melalui program Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, kelestarian alam ditempatkan sebagai prioritas tertinggi. Konsep ekonomi ini secara konsisten mengintegrasikan pemanfaatan potensi maritim dengan perlindungan kearifan lokal serta nilai luhur kesucian Sad Kerthi yang menjaga harmoni antara manusia, alam, dan pencipta. “Peringatan ini menjadi momentum untuk mewujudkan pengelolaan laut yang berkelanjutan melalui kawasan konservasi, pengurangan sampah plastik di laut dan pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan di Bali dan Indonesia pada umumnya,” tuturnya.
Meskipun memiliki potensi kelautan yang sangat melimpah, Putu Sumardiana tidak menampik adanya dinamika serta tantangan masif dalam pemanfaatan dan tata ruang laut saat ini. Oleh sebab itu, implementasi instrumen ekonomi biru terus didorong guna menjamin adanya keseimbangan yang kokoh antara target pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan daya dukung lingkungan pesisir. Kebijakan strategis ini dinilai sangat selaras dengan peta jalan (roadmap) pemerintah pusat, yang mencakup penangkapan ikan terukur, pengembangan budidaya perikanan berkelanjutan, hingga penanganan komprehensif terhadap polusi wilayah pesisir.
Pandangan mengenai kompleksitas penanganan sampah juga ditekankan oleh penggiat lingkungan internasional, Founder & CEO of Seven Clean Seas, Tom Peacock-Nazil. Tom yang terjun langsung menyisir pantai bersama para relawan menyatakan bahwa tata kelola sampah harus dipikirkan secara matang dan bijak dari hulu ke hilir agar solusi yang ditawarkan tidak justru melahirkan masalah lingkungan baru di tempat lain. Ia memberikan contoh konkret mengenai praktik pembakaran sampah yang kerap dilakukan masyarakat; meski menyelesaikan masalah tumpukan di satu titik, tindakan tersebut memicu polusi udara fatal yang berdampak buruk pada kesehatan manusia.
Meskipun pemerintah telah melarang keras praktik pembakaran terbuka tersebut, Tom mencatat tantangan baru muncul berupa penumpukan masif sampah residual yang tidak dapat didaur ulang. Sebagai solusi transisi yang pragmatis, ia memberikan dukungan penuh terhadap wacana pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kedua yang representatif guna memperpanjang napas pengelolaan sampah dalam satu dekade ke depan. Ruang waktu sepuluh tahun tersebut dinilai sangat krusial bagi pemerintah dan sektor swasta untuk membangun infrastruktur pengolahan mutakhir, menarik investasi hijau, serta berkolaborasi dengan PT PLN dalam merealisasikan fasilitas konversi sampah menjadi energi (waste-to-energy) yang berkelanjutan.
“Saya sebenarnya mendukung pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) kedua. TPA itu dapat memberi kita waktu sekitar 10 tahun. Dalam waktu tersebut kita bisa membangun fasilitas waste-to-energy, menarik investasi, dan bekerja sama dengan PLN. Langkah-langkah tersebut dapat membantu menyelesaikan masalah ini,” pungkas Tom Peacock-Nazil. (M-001)
