Adapun lima tujuan tersebut adalah, Pertama, untuk mendapatkan pemahaman mengenai tantangan ekonomi global dan domestik dan pengaruhnya kepada perbankan, Kedua, menyampaikan hasil evaluasi terhadap Kinerja BPR/S di Provinsi Bali.
Ketiga, memperkenalkan tugas dan peran Kantor Perwakilan LPS II serta update terkini program prnjaminan dan resolusi, meningkatkan pemahaman tentang peran dan kebijakan LPS terhadap BPR/S, dan Kelima, meningkatan pemahaman BPR/S terkait Penyelesaian Aset Bermasalah Melalui Metode Pengalihan (Penjualan) Hak tagih Piutang Macet.
Kelima tujuan tersebut penting karena industri perbankan, termasuk BPR/S memiliki peran dalam mendukung dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Bali.
“Bagi BPR/S, pemahaman yang memadai mengenai fungsi, kewenangan, dan ketentuan penjaminan LPS menjadi sangat penting dengan mempertimbangkan aspek Peningkatan Kepercayaan Masyarakat, Kepatuhan Regulasi, Manajemen Risiko dan Edukasi Nasabah," jelas Bambang.
"Dengan demikian, pemahaman yang tepat terkait LPS bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi salah satu kunci keberlanjutan dan reputasi positif BPR/S dalam jangka panjang,” imbuh dia.
"Update" Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Kerja KPW LPS II
Secara Spasial, Provinsi di Pulau Jawa masih menguasai struktur perekonomian Indonesia hingga Triwulan II-2025. Ekonomi di wilayah kerja KPW LPS II berkontribusi sebanyak 25,36% dari PDB Indonesia, yaitu Jawa Timur (14,44% PDB), Bali & Nustra (2,83% PDB) dan Pulau Kalimantan (8,09% PDB).
