Pihaknya menyontohkan kawasan Pasar Badung, Pasar Kreneng, dan RSUD Wangaya sebagai lokasi yang membutuhkan penataan parkir secara lebih terintegrasi.
Menurutnya, persoalan parkir tidak cukup hanya diselesaikan dengan menertibkan juru parkir maupun kendaraan yang menggunakan badan jalan, tetapi juga harus diikuti penyediaan fasilitas parkir yang memadai.
Selain pembangunan gedung parkir, Fraksi PSI-NasDem juga meminta Pemkot memperketat persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Tempat usaha baru, khususnya yang berada di jalan utama, diminta membuktikan ketersediaan lahan parkir sebelum beroperasi.
Pihaknya juga mendorong perluasan pembayaran parkir non-tunai melalui QRIS dengan sistem lock system.
Digitalisasi parkir secara masif di titik-titik padat dinilai dapat menekan potensi kebocoran sekaligus meningkatkan transparansi dan PAD Kota Denpasar. "Terutama perluasan sistem parkir elektronik secara masif di titik-titik padat untuk menekan kebocoran dan meningkatkan transparansi demi peningkatan PAD Kota Denpasar," tandasnya. (Car)
