”Baru tadi kami mengecek data orang-orang yang mendapatkan bantuan di kantor pos ternyata semuanya merupakan warga yang mapan karena orang yang sudah mempunyai rumah serta mobil dan katagori warga baru sedangkan kami yang benar-benar miskin tidak ada yang masuk daftar penerima bantuan,”ucap warga dengan serempak. Bahkan Suparta meminta dalam penerimaan terhadap warga masyarakat yang menerima bantuan itu tidak hanya dilakukan kepada 58 Kepala Keluarga (KK) saja karena menurutnya semua warga masyarakat yang ada di Kelurahan Kaliuntuk terdampak dengan adanya Covid 19 yang terjadi.”Kalau boleh saya minta pak semua warga terdampak akibat Covid 19 dan saya harapkan agar jangan memberikan bantuan terhadap 58 KK saja karena semua warga terdampak,”harapnya lagi.
Menyikapi keluhan tersebut, Lurah Kaliuntu, Ketut Artani tak menampik jika data yang digunakan sebagai acuan pemberian Jaring Pengaman Sosial di wilayah Kaliuntu merupakan data lama. Sebab, validasi pendataan dilakukan pada Bulan Mei. Namun karena wabah Virus Corona, sehingga data warga calon penerima belum divalidasi. Dari Data Terpadu Kesejahtraan Sosial (DTKS) yang diterimanya sebanyak 58 Kepala Keluarga (KK). Artani menyebut ada sejumlah alasan kenapa warga yang tidak masuk DTKS. Dia mencontohkan, ada penduduk yang datanya masuk DTKS, namun warga bersangkutan sudah meninggal dunia. Seharusnya, ini bisa diganti dengan warga yang lain. Hanya saja, hal ini tidak bisa dilakukan karena syaratnya penggantian itu harus dengan penduduk yang sudah memiliki ID Basis Data Terpadu (BDT).
