Terjerat Kasus Perbankan, Mantan Dirut dan Pemegang Saham Pengendali di PT BPR KS Kembali Diadili

Ia diduga melakukan tidak pidana kejahatan perbankan sehingga merugikan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) hingga Rp 4,8 miliar

(Last Updated On: )

Terdakwa Nyoman Supariyani.Foto/dok 

DENPASAR-Fajarbali.com|Mantan Direktur Utama (Dirut) sekaligus Pemegang Saham Pengendali di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) KS Bali Agung Sedana, Nyoman Supariyani kembali didudukan di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Denpasar sebagai terdakwa.

Ia diduga melakukan tidak pidana kejahatan perbankan sehingga merugikan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) hingga Rp 4,8 miliar. Diketahui, sebelum terdakwa juga pernah dihukum atas kasus yang hampir mirip. Saat itu wanita yang tinggal di Jalan Tunjung Sari ini dibuku penjara selama 5 tahun.

BACA JUGA : Diduga Korsleting Kulkas, Warung Makan Terbakar

Kali ini ia diadili terkait jual beli aset milik BPR yaitu tanah dan gedung. Dalam dakwaan yang dibacakan dalam sidang beberapa waktu lalu di Pengadilan Denpasar terungkap, kasus berlawanan saat BPR KS di Jalan Raya Kerobokan No. 15 Z Kuta Utara, dicabut izinnya atau oleh Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) tanggal 3 November 2017.

“Dengan dicabutnya izin usaha, maka penanganan PT. BPR KS diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dimana LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS, antara lain untuk membentuk Tim Likuidasi yang bertugas salah satunya untuk melakukan pemberesan aset dan kewajiban bank,” sebut jaksa Eddy Artha Wijaya dalam surat dakwaan.

BACA JUGA : Operasi Antik di Polres Badung Ringkus 15 Tersangka, 14 Status Pengedar, 1 Pemakai

Disebut, di dalam proses likuidasi tersebut, manajemen PT. BPR KS menyusun Neraca Penutupan PT. BPR KS per tanggal 3 November 2017, didalam Neraca Penutupan tersebut, terdapat Aset yang dicatat dalam pos Aset Lain-lain sebesar Rp 4.800.000.000 merupakan uang muka pembelian gedung kantor.

Selanjutnya Neraca Penutupan PT. BPR KS diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amachi Arifin Mardani & Muliadi, dan berdasarkan hasil audit tersebut terdapat koreksi atas nilai Aset Lain-Lain menjadi sebesar Rp 0 sebagaimana dalam Laporan Prosedur yang Disepakati No: L17-04/BPR-KSBAS/AUP/AAMM/IV/18 tanggal 11 April 2018.

BACA JUGA : Operasi Antik, Satresnarkoba Polresta Denpasar Gulung 32 Tersangka

“Koreksi dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa transaksi jual beli gedung masih sifatnya di bawah tangan dan tidak ditingkatkan ke akta Notariil serta jaminan asli yaitu SHM 4174 tidak diketahui siapa yang membawa,” ujar jaksa senior yang bertugas di Kejaksaan Tinggi Bali itu.

Disebutkan pula, dengan koreksi tersebut maka nilai Aset Lain-lain di dalam Neraca Penutupan yang telah diaudit menjadi Rp 0 atau tidak ada nilai aset yang dapat dicairkan. Dengan demikian, LPS kehilangan aset atau haknya atau mengalami kerugian sebesar Rp 4.800.000.000.

BACA JUGA : Ratusan Pelaku Narkoba Diringkus Selama Operasi Antik, BB 4 Kg Ganja dan 2 Kg Sabu

Penghapusan Aset Lain-lain pada Neraca Penutupan PT. BPR KS Bali Agung Sedana per tanggal 3 November 2017 tersebut mendapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan merekomendasikan kepada Dewan Komisioner LPS untuk memerintahkan Kepala Eksekutif agar melakukan pemeriksaan investigasi atas pengeluaran kas pembentuk saldo Aset Lain-lain sebesar Rp 4.800.000.000.

“Apabila ditemukan indikasi tindak pidana Perbankan agar melakukan prosedur lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana dituangkan dalam Laporan No. 48/LHP/XV/01/2019 tanggal 24 Januari 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Permasalahan Bank pada Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2017 s.d Triwulan III Tahun 2018,” jelas JPU.

BACA JUGA : Rayakan HUT Ke-54 Astra Motor, Astra Motor Bali Berkomitmen Berikan Layanan Terbaik untuk Konsumen

Bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI tersebut Direktur Eksekutif Hukum LPS memerintahkan pegawai pada Group Investigasi untuk melakukan pemeriksaan investigasi atas pengeluaran kas pembentuk saldo Aset Lain-lain pada PT. BPR KS.

Selanjutnya saksi Muhammad Fitriyanto yang ditugaskan selaku Koordinator Group Investigasi menyebutkan berdasarkan hasil pemeriksaan investigasi diketahui bahwa pengeluaran kas untuk pembayaran angsuran pembelian tanah dan gedung kantor (SHM No. 4174) sebesar Rp 4.800.000.000 diduga tanpa adanya dasar yang sah.

BACA JUGA : Diduga Korsleting Kulkas, Warung Makan Terbakar

Selian itu disebutkan pula bawa hasil pengeluaran kas pembelian tanah dan gedung itu diduga digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham Pengendali PT. BPR KS serta tercatat sebagai pembayaran cicilan pembelian sebidang tanah seluas 200 M2 kantor PT. BPR KS Bali Agung Sedana sesuai Serifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4174 atas nama Pancrasitus I Made Yanche Dwiputra.

Bahwa hasil investigasi kemudian dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Atas Pengeluaran Kas pembentuk Saldo Aset Lain-lain Pada PT. BPR KS (Dalam Likuidasi) Nomor : LAP-4/GINV/2019 tertanggal 19 November 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Lanjutan PT. BPR KS (Dalam Likuidasi) Nomor : LAP-5/GINV/2020 tertanggal 15 Oktober 2020.

BACA JUGA : Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub Uji Coba Penerbangan Seaplane di Pantai Mertasari Sanur

Dimana didapatkan terdakwa melakukan perbuatan dengan cara sebagai berikut, telah melakukan rekayasa perjanjian jual beli tanah dan bangunan gedung kantor PT. BPR KS (SHM Nomor 4174), yang didukung bukti dokumen berupa, Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan SHM No. 4174 tanggal 15 Mei 2015, antara terdakwa dengan Yance.

Disebutkan pula bahwa terdakwa telah menarik uang milik PT. BPR KS Bali yang tersimpan di PT. Bank BNI Cabang Mahendradata Denpasar, PT. BPR Lestari Bali, dan PT. Bank Permata Dewi Sartika Denpasar tanpa adanya dasar transaksi yang sah, dengan alasan pembayaran angsuran pembelian tanah dan bangunan (SHM Nomor 4174) yang telah direkayasa tersebut.

Bahwa perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan pihak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mengambil alih dan melanjutkan kewajiban dari PT. BPR KS Bali Agung Sedana sebelumya kepada para nasabah dan mengalami kerugian dengan total sebesar Rp 4.800.000.000.

Atas perbuatannya terdakwa Nyoman Supariyani dijerat dengan Pasal Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan kesatu.

Atau Pasal 50 A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum (JPU).W-007

 

Next Post

Pastikan Calon Anggota DPRD Terpilih Melaporkan LHKPN, KPU Badung Rakor dengan Partai Politik

Jum Jun 21 , 2024
Calon anggota legislatif terpilih sudah melapor ke KPK, 5 orang dari total 45 calon anggota DPRD Badung terpilih menunggu verifikasi
Screenshot_20240621_065319_Drive

Berita Lainnya