Perselisihan hukum antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung dan PT Bali Towerindo Sentra Tbk terkait pengelolaan infrastruktur menara telekomunikasi dinilai tidak hanya menyangkut persoalan kontraktual.
Sengketa pengelolaan infrastruktur menara telekomunikasi di Kabupaten Badung, Bali, belum menemui titik akhir. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) setelah tidak menerima putusan banding yang mengabulkan sebagian gugatan PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung berencana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) setelah kalah pada tingkat banding dalam sengketa melawan PT Bali Towerindo Sentra Tbk dengan nilai gugatan materiil mencapai Rp3,3 triliun.
Putusan Pengadilan Tinggi Bali yang memperpanjang kerja sama pembangunan dan pengelolaan infrastruktur menara telekomunikasi di Kabupaten Badung hingga 2047 tidak serta-merta menghentikan pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap potensi praktik persaingan usaha tidak sehat di sektor tersebut
Sengketa antara Pemerintah Kabupaten Badung dan PT Bali Towerindo Sentra Tbk kembali menjadi sorotan. Pengamat hukum UIN, Andi Syafrani, menilai Komisi Yudisial (KY) dapat memberikan perhatian terhadap perkara tersebut apabila terdapat pengaduan yang disertai alasan rasional dan indikasi kuat adanya dugaan pelanggaran etik hakim.
Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar terkait pengelolaan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung dinilai perlu mempertimbangkan secara serius langkah kasasi ke Mahkamah Agung (MA) setelah Pengadilan Tinggi Bali memenangkan PT Bali Towerindo Sentra Tbk dalam perkara melawan Pemkab Badung.
