Simposium Nasional Kependudukan 2026: Transformasi Kebijakan Kependudukan Menyambut  Silver Economy

IMG-20260425-WA0003
Kemendukbangga/BKKBN menyelenggarakan Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 sekaligus Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Konsorsium Perguruan Tinggi pada Kamis (23/04/2026) di Bali yang diikuti oleh perguruan tinggi dan Universitas Udayana Bali sebagai tuan rumah.

Berdasarkan proyeksi tahun 2026, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 288 juta jiwa. Namun tantangan yang kita hadapi tidak hanya soal jumlah, melainkan juga distribusi dan karakteristik wilayah. Pulau Jawa mengalami tekanan kepadatan yang sangat tinggi, sementara wilayah luar Jawa justru menghadapi keterbatasan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia.

“Oleh karena itu, strategi pembangunan kependudukan harus berbasis wilayah. Di kawasan barat Indonesia, khususnya Jawa, Sumatera dan Bali, kita mulai menghadapi penurunan tingkat kelahiran serta peningkatan jumlah lansia. Fokus kebijakan diarahkan pada manajemen penuaan atau aging management. Sementara itu, di kawasan timur Indonesia, tantangan utama masih berkisar pada tingginya angka kelahiran, kemiskinan ekstrem, dan prevalensi stunting. Intervensi besar dalam pembangunan kualitas manusia menjadi prioritas utama,” tambah Prof. Budi.

Menurutnya, stunting ini adalah salah satu isu lain yang juga paling mendesak untuk segera ditangani. Masalah ini tidak lagi dapat dipandang semata sebagai isu kesehatan, tetapi sebagai ancaman serius terhadap masa depan ekonomi bangsa. Stunting berdampak permanen terhadap perkembangan kognitif anak, menghambat pertumbuhan fisik, serta menurunkan produktivitas sepanjang hidup. Jika tidak ditangani secara sistematis, hal ini akan mengurangi daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat global.

Prof. Budi menjelaskan, strategi penanganan stunting dilakukan melalui dua jalur utama. “Pertama, jalur hulu yang bersifat preventif, meliputi intervensi prakonsepsi, edukasi keluarga, perbaikan gizi calon ibu, serta peningkatan sanitasi. Kedua, jalur hilir yang bersifat kuratif, yaitu intervensi medis dan gizi spesifik bagi balita yang sudah terdampak, terutama di wilayah dengan prevalensi tinggi,” ungkapnya.

BERITA TERKINI

TERPOPULER

Scroll to Top