“Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berkomitmen memperkuat tata kelola pertanahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Melalui rakor ini, kami ingin memastikan pelayanan publik di bidang pertanahan semakin cepat, terbuka, dan bebas dari praktik korupsi,” ujar Yusra.
Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, KPK RI, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menciptakan kepastian hukum di bidang pertanahan serta mendorong iklim investasi yang sehat di daerah.
“Optimalisasi tata ruang dan pemanfaatan tanah harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tambahnya.
Selain gubernur dan para kepala daerah, kegiatan ini turut dihadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Edy Suriyanto, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, para kepala kantor pertanahan se-Sulawesi Utara, sekretaris daerah, serta pejabat penghubung pelaksana program.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi dan Penguatan Ekonomi Daerah melalui Transformasi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Tata Ruang.
Melalui sinergi lintas instansi ini, diharapkan tata kelola pertanahan dan pemanfaatan ruang di Sulawesi Utara, termasuk di Kabupaten Bolaang Mongondow, dapat berjalan lebih optimal, transparan, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan pembangunan daerah. (rel)
