"Otonomi PTN BH bukan merupakan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk menghadirkan tata kelola yang lebih baik, pelayanan yang lebih berkualitas, serta kontribusi yang lebih nyata bagi masyarakat," jelasnya.
Dengan status baru tersebut, Unud dituntut semakin profesional, transparan, akuntabel, adaptif, serta mampu menunjukkan kinerja yang terukur. Karena itu, transformasi kelembagaan harus berjalan seiring dengan perubahan pola pikir, budaya kerja, dan kualitas kepemimpinan di seluruh lini organisasi. “Kita tidak cukup hanya berubah secara struktural, tetapi harus bertumbuh secara substantif,” tegasnya.
Rektor juga menekankan sejumlah hal kepada para pejabat yang baru dilantik. Pertama, membangun kepemimpinan yang berorientasi pada kinerja dan hasil. Kedua, memperkuat kolaborasi dan menghilangkan ego sektoral. Ketiga, menjadikan integritas dan akuntabilitas sebagai fondasi kepemimpinan. Keempat, para pejabat didorong menghadirkan inovasi dan berani melakukan pembaruan.
Rektor meminta para pejabat tidak terjebak pada pola kerja rutin, tetapi mampu menghadirkan gagasan baru, menyederhanakan proses birokrasi, meningkatkan kualitas layanan, dan membuka peluang pengembangan institusi. “Kita harus menjadikan momentum PTN BH sebagai kesempatan untuk mempercepat inovasi, bukan sekadar menyesuaikan dokumen dan struktur organisasi,” kata Prof. I Ketut Sudarsana.
Di sisi lain, Rektor menegaskan bahwa transformasi Unud sebagai PTN BH harus tetap berpijak pada jati diri dan nilai-nilai luhur universitas. Sebagai universitas yang tumbuh dan berkembang di Bali, Unud memiliki kekayaan budaya, kearifan lokal, serta nilai-nilai Tri Hita Karana sebagai bagian penting dari identitasnya. Ia berharap Unud dapat menjadi universitas yang semakin maju dan diperhitungkan di tingkat internasional, namun tetap memiliki akar yang kuat pada nilai-nilai lokal dan tanggung jawab sosial.
