Masalah utama:
1. Tidak ada jaminan bahwa semua daerah akan memiliki anggaran untuk subsidi, sehingga siswa miskin yang terpaksa masuk swasta tetap harus membayar mahal.
2. Jika bantuan diberikan, jumlahnya mungkin tidak mencukupi untuk menutup biaya sekolah swasta yang umumnya lebih mahal dibandingkan sekolah negeri.
3. Sekolah swasta bisa dipaksa menanggung biaya lebih besar dengan menerima murid dari program ini tanpa kepastian pembayaran dari pemerintah daerah.
Kebijakan ini tidak menyelesaikan masalah keterbatasan akses pendidikan, tetapi memindahkan beban dari pemerintah ke sekolah swasta tanpa kepastian subsidi yang jelas.

Solusi yang lebih adil adalh dengan berfokus pada peningkatkan transparansi dalam penerimaan murid di sekolah negeri, agar tidak ada praktik titipan yang mengurangi kuota bagi siswa kurang mampu. Jika harus bekerja sama dengan sekolah swasta, pastikan ada standar subsidi yang jelas, bukan sekadar “jika anggaran memungkinkan.”

Penulis: Dr. AAN Eddy Supriyadinata Gorda. (Akademisi Universitas Pendidikan Nasional)