Penjaminan Polis Dimatangkan, LPS dan OJK Koordinasi Pertukaran Data

IMG-20261117-WA0029
(ki-ka): Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK, Ogi Prastomiyono dan Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinan D. Purba, dan menunjukkan naskah kerja sama sebagai persiapan penjaminan polis asuransi, bertempat di Nusa Dua, Badung, Selasa (17/11/2026). foto: fb/gde

Informasi yang dipertukarkan antara lain mencakup profil dan kondisi keuangan perusahaan asuransi, laporan keuangan dan aktuaria, rasio solvabilitas atau Risk Based Capital (RBC), informasi hasil pengawasan, serta informasi lain yang relevan dengan pelaksanaan fungsi dan kewenangan masing-masing Lembaga dalam Pelaksanaan Program Penjaminan Polis Asuransi.

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinan D. Purba, menyampaikan bahwa penguatan koordinasi dengan OJK merupakan bagian penting dalam mempersiapkan pelaksanaan program penjaminan polis asuransi.

Ia menambahkan, salah tantangan utama dalam penyelenggaraan Program Penjaminan Polis adalah ketersediaan data, khususnya data polis yang lengkap, akurat, dan tepat waktu. Ketersediaan data tersebut merupakan salah satu prasyarat penting untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan penjaminan polis dan resolusi perusahaan asuransi.  

"Juklak ini juga mengatur mekanisme koordinasi dalam kondisi yang memerlukan penanganan khusus," jelas Purba.

Dalam hal perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah berada dalam status penyehatan maupun dalam resolusi, lanjut dia, pertukaran informasi antara kedua lembaga dapat mendukung proses analisis kondisi perusahaan, pelaksanaan uji tuntas, penjajakan calon investor atau perusahaan penerima, serta koordinasi tindak lanjut sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga. 

Melalui penguatan kerja sama ini, LPS dan OJK berharap persiapan program penjaminan polis asuransi dapat dilaksanakan secara lebih terkoordinasi, didukung dengan ketersediaan informasi yang memadai, serta memperkuat kesiapan kedua lembaga dalam menjalankan mandat UU P2SK. 

BERITA TERKINI

TERPOPULER

Scroll to Top