Selain pengembangan ekonomi, Perbekel menyampaikan kebutuhan kendaraan ambulans untuk menunjang pelayanan masyarakat serta kendala pembaruan barcode BBM yang dialami nelayan. Di bidang pendidikan, ia juga mengungkapkan bahwa layanan PAUD desa telah diberikan secara gratis, tetapi masih terdapat kendala administrasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang memengaruhi akses satuan pendidikan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ni Luh Djelantik menegaskan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai bagian utama dalam pembangunan. Menurutnya, penyerapan aspirasi menjadi salah satu cara untuk mengetahui kebutuhan riil masyarakat sekaligus mendorong agar persoalan yang disampaikan memperoleh tindak lanjut sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

“Komitmen kami adalah menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Masyarakat harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat. Untuk perbaikan fasilitas umum, pada dasarnya hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah daerah,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan, Ni Luh Djelantik menyatakan kesediaan membantu kebutuhan pasir dan semen senilai Rp6 juta serta meneruskan surat pengajuan bantuan kepada pihak terkait. Ia juga meminta agar kebutuhan seragam pengurus banjar didata dan menyampaikan rencana dukungan APE untuk TK dan posyandu.

Dalam upaya mendorong pengembangan ekonomi desa, ia mengarahkan agar potensi agrowisata durian Musang King diperkuat melalui promosi media sosial dan kolaborasi pemasaran. Kebutuhan bibit dan pupuk dapat diajukan untuk ditindaklanjuti, sementara BUMDes didorong menyampaikan kebutuhan pendampingan dan dukungan pemasaran agar potensi ekonomi desa dapat berkembang secara berkelanjutan.