DENPASAR-fajarbali.com | Puluhan awak media di Bali kembali mengikuti Workshop Perubahan Iklim yang digelar Koalisi Bali Emisi Nol Bersih bersama Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) Simpul Bali, di Denpasar, Selasa (29/9/2026).
Fatiha Nurfitriani, Policy Specialist Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, memaparkan secara kompleks public policy atau kebijakan publik tentang energi dan iklim, mulai dari tingkat ASEAN, nasional hingga di lingkup lokal Bali.
Fatiha menyoroti belum selarasnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait kebijakan energi dan iklim. Namun ia memandang sejumlah kebijkan dinilai tengan mengarah bebas emisi 2045.
"Tata kelola iklim bertumpu pada komitmen politis, kerangka kelembagaan, proses kebijakan, dan pelibatan pemangku kepentingan," jelasnya.
Menurutnya secara kolektif, ASEAN telah menunjukkan peningkatan kesadaran politik yang dituangkan dalam visi ASEAN Community Vision 2025.
Semua negara anggota telah meratifikasi Paris Agreement dan memilikl target Nationally Determined Contributions (NDC) masing-masing.Indonesia memposisikan diri sebagai pemimpin opini atau “juru bicara” negara berkembang dalam (target penurunan emisi hingga 43,2% dengan bantuan Internasional pada 2030) serta target Net Zero diplomasi iklim global.
Indonesia berkomitmen menurunkan emisi melalui dokumen Enhanced NDC Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.“Untuk di Bali sendiri, berpotensi terjadi ancaman genangan pesisir permanen sepanjang Provinsi Bali akan semakin meluas akibat perubahar iklim,” ujarnya.
