Dr. Zahera Mega dari Kantor Staf Presiden (KSP) menambahkan bahwa pembangunan manusia berkualitas hanya dapat dicapai bila kebijakan KB terintegrasi lintas sektor. KSP berperan mengawal agar kebijakan KB tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional.

Ia juga menekankan pentingnya inovasi layanan KB, termasuk memperluas jangkauan layanan kontrasepsi ke daerah terpencil. Menurutnya, memastikan tidak ada satu pun keluarga tertinggal dari akses layanan KB merupakan syarat mutlak untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Dari sisi pemerintahan daerah, Reza dari Kemendagri menegaskan bahwa keberhasilan KB sangat ditentukan oleh sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Ia menekankan peran pemerintah daerah dalam memastikan program KB masuk ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, baik Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun APBD.

Dengan begitu, program KB benar-benar menjadi prioritas pembangunan di daerah, selaras dengan target nasional. Reza menambahkan bahwa tanpa integrasi tersebut, capaian KB akan sulit merata di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, Prof. Omas Bulan Samosir dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI menggarisbawahi korelasi erat antara KB dan pembangunan manusia. Ia menjelaskan bahwa kenaikan 1% prevalensi KB berasosiasi dengan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,202 poin.

Prof. Omas menegaskan bahwa KB adalah investasi strategis untuk meningkatkan kualitas SDM. Namun, ia mengingatkan bahwa bonus demografi tidak otomatis membawa manfaat ekonomi. Karena itu, ia mendorong kebijakan pembiayaan KB yang lebih inovatif, termasuk opsi integrasi layanan kontrasepsi ke dalam BPJS, serta program "prosepsi" dan "natalis" cerdas.