LIMA pimpinan perguruan tinggi swasta (PTS) di Bali itu duduk berdampingan di salah satu sudut Istana Negara, Kamis 15 Januari 2026. Undangan khusus yang diterima Universitas Dhyana Pura, Universitas PGRI Mahadewa, Universitas Pendidikan Nasional, Institut Teknologi dan Kesehatan Bali, serta Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional bukan sekadar seremoni protokoler.
Itu adalah panggilan kehormatan sekaligus ujian bagi kampus-kampus daerah untuk membuktikan diri: apakah siap menjadi lokomotif kemandirian nasional, atau sekadar penumpang pasif dalam gerbong panjang sejarah pendidikan tinggi Indonesia.
Di hadapan para rektor, guru besar, dan pimpinan perguruan tinggi dari seluruh Indonesia, Presiden Prabowo menyampaikan taklimat yang akan dikenang lama oleh dunia akademik. Inti pesannya jelas: perguruan tinggi tidak lagi boleh nyaman di menara gading.
Kampus harus turun ke gelanggang sebagai otak bangsa “brains of our country” yang bekerja sungguh-sungguh menjawab tantangan geopolitik, ekonomi, dan keadaban publik Indonesia hari ini.
Otak Bangsa, Bukan Sekadar Pengelola Kampus
Presiden secara eksplisit menempatkan rektor dan guru besar sebagai brains of our country, sebuah istilah yang mengandung bobot moral yang sangat besar.
Elit intelektual ini tidak lagi cukup bersembunyi di balik tumpukan berkas akreditasi, laporan kinerja, dan rapat rutin yang tak berkesudahan. Mereka dipanggil untuk mengambil peran sebagai arsitek masa depan bangsa.
Pergeseran ini bukan permainan kata. Ketika kepala negara menyebut kalangan kampus sebagai otak bangsa, maka ada konsekuensi logis: Setiap keputusan akademik adalah keputusan politik moral tentang masa depan Indonesia.
Setiap kurikulum, setiap riset, setiap lulusan adalah pernyataan sikap: berpihak pada kemandirian atau membiarkan ketergantungan struktural terus berlanjut. Bagi lima PTS di Bali yang hadir, pesan ini terasa sangat dekat.
Di satu sisi, mereka berada di episentrum industri pariwisata yang rentan guncangan global; di sisi lain, mereka ditantang menghasilkan ilmuwan, profesional, dan entrepreneur yang mampu mengubah wajah ekonomi Bali dan Indonesia dari rapuh menjadi tangguh.
Kampus sebagai Lokomotif Kemandirian Nasional
Taklimat Presiden menegaskan bahwa perguruan tinggi harus menjadi lokomotif penguasaan sains dan teknologi untuk memperkuat kemandirian bangsa. Kata “lokomotif” mengandung pesan: kampus bukan gerbong yang menunggu ditarik, melainkan sumber tenaga yang menggerakkan rangkaian panjang pembangunan nasional.
Dalam konteks Indonesia Emas 2045, arah itu diterjemahkan ke beberapa poros strategis: (1) Penguasaan sains dan teknologi sebagai fondasi kedaulatan, bukan sekadar akses teknologi impor. (2) Pencetakan SDM unggul berintegritas yang mampu bersaing global tanpa kehilangan jati diri kebangsaan.
(3) Penataan ulang ekosistem pendidikan tinggi agar kualitas, relevansi, dan akses tetap terjaga tanpa membebani masyarakat secara berlebihan. Bagi PTS di Bali, ini berarti program studi tidak cukup “laris” secara pasar, tetapi harus relevan dengan kebutuhan strategis: kesehatan, pangan, energi, pertahanan, dan industri kreatif berbasis pengetahuan. Kampus pariwisata, bisnis, teknologi, kesehatan, dan pendidikan di Bali harus berani memposisikan diri sebagai pusat solusi, bukan hanya produsen ijazah.
Kebijakan: Dari Retorika ke Instrumen Nyata
Taklimat ini tidak berhenti pada himbauan moral. Presiden menyampaikan perhatian besar pada peningkatan kualitas perguruan tinggi melalui penguatan SDM dosen, perbaikan sarana-prasarana, dan jaminan keberlanjutan pembiayaan. Pesan pentingnya: kampus perlu maju, tetapi bukan dengan cara mentransfer beban biaya berlebihan kepada mahasiswa dan keluarganya.
Ada dua instrumen kunci yang ditegaskan:(1) Peningkatan dana riset sebagai motor pengembangan pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan nasional. (2)Penambahan beasiswa kuliah untuk memperluas kesempatan pendidikan tinggi bagi anak bangsa yang berpotensi, bukan hanya yang mampu secara finansial.
Diskusi juga menyoroti percepatan pemenuhan kebutuhan dokter dan tenaga profesional lain. Ini mengharuskan reposisi program studi, peningkatan kapasitas, dan penjaminan mutu pendidikan tinggi di berbagai bidang strategis.
Bagi PTS di Bali, ini adalah peluang sekaligus tantangan untuk mengembangkan program kesehatan, teknologi, dan vokasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan nasional dan regional.
Profesor: Penjaga Nurani dan Arsitek Solusi
Taklimat ini memukul gong yang keras bagi para profesor dan guru besar. Mereka diposisikan sebagai penjaga nurani dan penuntun arah ilmu, dengan kewajiban melahirkan lulusan yang unggul secara kompetensi sekaligus berintegritas, nasionalis, dan anti korupsi.
Ilmu tanpa integritas hanyalah senjata bermata dua yang bisa melukai bangsa sendiri. Ada tiga pertanyaan reflektif yang seolah menggema di ruang Istana: (1) Apakah ilmu yang diajarkan telah benar-benar menjawab persoalan nyata bangsa? (2) Apakah publik merasakan kehadiran kampus dalam kebijakan dan praktik pembangunan, atau kampus masih sibuk dengan dunianya sendiri?
(3) Apakah profesor sudah melampaui zona nyaman publikasi dan angka kredit, menuju peran sebagai perumus solusi strategis bagi negara? Dalam taklimat itu, peran ilmuwan diminta bergeser: dari sekadar pengkritik menjadi mitra pemerintah dalam desain kebijakan, teknologi, dan tata kelola negara yang lebih bersih.
Kritik tetap diperlukan, tetapi harus dibarengi tawaran jalan keluar yang terukur. Bagi profesor di PTS dan PTN, ini adalah ajakan untuk menulis bukan hanya untuk jurnal, tetapi juga untuk transformasi kebijakan.
Rektor: Dari Pengelola Kampus ke Pemimpin Peradaban
Pesan strategis bagi pimpinan PTN/PTS bahkan lebih tajam. Rektor dan jajaran pimpinan diminta mengarahkan kampus menjadi pusat riset terapan, inovasi teknologi, dan penghasil SDM siap pakai untuk sektor-sektor kunci: kesehatan, pangan, energi, pertahanan, dan industri kreatif.
Ini berarti kampus harus membaca peta kebutuhan nasional, lalu menerjemahkannya menjadi kebijakan akademik, struktur kelembagaan, dan budaya kampus yang baru. Manajemen perguruan tinggi juga didorong memperkuat tata kelola keuangan dan kapasitas penyerapan anggaran riset. Pesannya jelas: ketika negara menambah dukungan pendanaan, kampus harus siap menyerap, mengelola, dan mempertanggungjawabkannya secara akuntabel.
Rektor tidak lagi cukup mahir dalam administrasi, tetapi perlu piawai dalam governance dan leadership yang berorientasi kinerja. Di atas semua itu, pimpinan PTS dan PTN diajak membangun lebih banyak kolaborasi lintas kampus dan lintas sektor.
Industri, pemerintah, komunitas, dan dunia usaha harus menjadi mitra strategis, bukan sekadar “tamu” di seminar. Bagi lima PTS di Bali yang hadir, ini adalah peluang membangun poros baru kolaborasi Bali–nasional, di mana kampus daerah menjadi simpul penting ekosistem inovasi Indonesia.
Makna Baru Hubungan Negara–Kampus
Taklimat Presiden Prabowo 15 Januari 2026 menandai konsolidasi baru hubungan negara–kampus di Indonesia. Perguruan tinggi tidak lagi diposisikan hanya sebagai pelaksana pendidikan, tetapi sebagai mitra strategis dalam urusan kemandirian, keamanan, dan daya saing bangsa.
Negara memanggil kampus untuk duduk di meja yang sama dalam merancang masa depan Indonesia. Bagi profesor dan pimpinan PTN/PTS, pesan tersiratnya sangat tegas: saatnya melakukan lompatan orientasi. Dari pola pikir “mengelola perguruan tinggi” menuju misi “memimpin agenda peradaban dan kemandirian bangsa” melalui pendidikan tinggi, riset, dan pengabdian yang lebih terarah.
Kampus bukan hanya institusi, tetapi juga gerakan intelektual yang mengubah cara bangsa ini berpikir, bekerja, dan bermartabat.
Di titik inilah undangan khusus kepada lima PTS di Bali mesti dibaca sebagai mandat, bukan sekadar kehormatan. Bali yang selama ini dikenal sebagai destinasi wisata dunia, kini didorong untuk tampil juga sebagai destinasi ilmu, inovasi, dan integritas.
Universitas Dhyana Pura, Universitas PGRI Mahadewa, Universitas Pendidikan Nasional, Institut Teknologi dan Kesehatan Bali, serta Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional memegang peluang emas untuk membuktikan bahwa kampus daerah mampu berdiri sejajar dalam orkestrasi kemandirian nasional.
Pada akhirnya, taklimat di Istana Negara itu bukan hanya milik mereka yang hadir di ruangan. Itu adalah pesan kepada seluruh ekosistem pendidikan tinggi Indonesia: inilah saatnya kampus bangkit sebagai otak bangsa, lokomotif kemandirian, dan penjaga peradaban di tengah badai perubahan global.
Tanpa lompatan berani dari para profesor dan pimpinan perguruan tinggi, mimpi Indonesia Emas 2045 hanya akan tinggal slogan. Dengan keberanian itu, kampus dapat benar benar menulis babak baru sejarah Indonesia dari Istana Negara, sampai ke ruang-ruang kuliah di seluruh penjuru Nusantara (IGBRU).
Penulis: Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama, SE., M.MA., MA., CIRR.
Guru Besar Bidang Manajemen Bisnis Pariwisata, Rektor Universitas Dhyana Pura, Badung, Korwil Bali Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia Korwil Bali, Forum Manajemen Indonesia, Wakil Bendahara Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Provinsi Bali.
