Pemerintah perlu menjelaskan secara transparan mengenai apa yang sedang dilakukan, alasan pemilihan langkah tersebut. Serta perkiraan waktu kondisi kembali normal.

“Kenapa harus ada tenggang waktu, karena kami melakukan ini, jadi enggak bisa sambil jalan. Sambil jalan, enggak apa-apa, enggak bisa seperti itu, jadi harus ada langkahnya, harus jelas yang dilakukan, seperti itu,” ujarnya.

Dampak Luas Krisis BBM: Sektor Ekonomi, UMKM, hingga Pendidikan

Mantan komisioner KPU Bali ini mengingatkan bahwa masalah krisis BBM berpotensi memicu dampak berantai yang luas. Hal ini mengingat BBM berkaitan erat dengan mobilitas warga, kegiatan ekonomi. Hingga rantai distribusi kebutuhan pokok dan pangan.

Secara spesifik, dampak kelangkaan ini mengancam pelaku UMKM dan jejaring bisnisnya. Pengemudi transportasi daring mengalami kendala operasional akibat keterbatasan pasokan BBM.

Gangguan pada pengemudi berdampak langsung terhadap kelancaran rantai usaha UMKM yang terikat dengan jasa mereka.

Selain sektor ekonomi, pemerintah juga diminta memperhitungkan dampak kelangkaan BBM terhadap sektor pendidikan. Khususnya mobilitas anak-anak sekolah dan kelancaran proses belajar mengajar. Kebijakan di bidang pendidikan perlu direncanakan secara matang selaras dengan dinamika situasi di lapangan.

Desakan Kepastian Waktu Bagi Masyarakat

Prof. Widhi menegaskan, keterbukaan informasi publik harus berjalan seiring dengan pertanggungjawaban pemerintah dan perencanaan yang sistematis.

Kepastian data dan tenggat waktu sangat dibutuhkan agar masyarakat, pelaku UMKM, dan sektor pendidikan dapat menata kembali kehidupan dan aktivitas mereka secara terencana.