Meski demikian, Dinkes Buleleng memetakan sejumlah tantangan dan hambatan dalam proses pembentukan tim siaga TBC di tingkat desa dan kelurahan.
“Kendala utama yang masih dihadapi di lapangan meliputi beragamnya tingkat pemahaman perangkat desa mengenai urgensi TBC, keterbatasan alokasi anggaran lokal, hingga dinamika penolakan Terapi Pencegahan TBC (TPT) oleh kontak serumah pasien akibat tingginya stigma masyarakat,”tuturnya lagi.
Beberapa tantangan tersebut kian krusial mengingat capaian indikator penanganan TBC Buleleng tahun 2025 masih memerlukan akselerasi. Berdasarkan data Dinkes, penemuan kasus (treatment coverage) baru mencapai 82 persen dari target 90 persen, sementara angka keberhasilan pengobatan (success rate) berada di posisi 77 persen dari target 90 persen akibat tingginya angka kematian pasien (12 persen) dan kasus putus obat (loss to follow-up sebesar 9 persen).
“Hambatan teknis maupun sosial di lapangan harus kita urai bersama. SK Desa dan Kelurahan Siaga TBC bukan sekadar formalitas administratif, melainkan wujud nyata hadirnya pemerintah desa untuk melindungi warganya dari penularan TBC," tegas Mertiasa.
Guna memastikan pembentukan Desa dan Kelurahan Siaga TBC berjalan terstruktur, Pemkab Buleleng telah menetapkan lima tahapan utama sepanjang tahun 2026. Rangkaian kegiatan ini diawali dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Pembentukan pada 28 Juli 2026 di Aula Dinkes, dilanjutkan Sosialisasi secara hybrid pada 28 Agustus 2026, serta tahapan Pertemuan MONEV yang tengah berlangsung saat ini.
