DENPASAR-fajarbali.com | Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bali memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung keberlanjutan Kampung Keluarga Berkualitas melalui kegiatan Penggerakan Kampung Keluarga Berkualitas dalam Mendukung Kapitalisasi Bonus Demografi melalui Skema Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), Kamis (24/9/2026), di Ruang Wacika Perwakilan BKKBN Provinsi Bali.
Kegiatan ini diikuti 36 peserta yang terdiri atas unsur Bappeda dan OPD Keluarga Berencana dari pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Bali.
PJPK merupakan instrumen yang menerjemahkan arah pembangunan kependudukan jangka panjang ke dalam sasaran, indikator, target, dan rencana aksi yang dapat dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah sebagai bagian dari implementasi Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK).
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., M.A.R.S., mengatakan penguatan Kampung Keluarga Berkualitas melalui PJPK membutuhkan kesamaan pemahaman dari tingkat pengambil kebijakan hingga pemerintah desa.
Menurut Luhde, sapaannya, pembangunan keluarga perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam pembangunan yang dilakukan secara terarah dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“PJPK di Kampung Keluarga Berkualitas menjadi bagian penting dalam meningkatkan pembangunan keluarga. Karena itu, kesamaan pemahaman perlu dibangun mulai dari pemegang kewenangan dan kebijakan hingga tingkat desa, agar pembangunan dapat berjalan terarah dan tidak dilakukan secara sendiri-sendiri. Pada akhirnya, sinergi tersebut harus memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelas Luhde.
Implementasi PJPK tidak menjadi tanggung jawab OPD Keluarga Berencana semata, melainkan membutuhkan keterlibatan perangkat daerah sesuai dengan indikator pembangunan yang menjadi kewenangan masing-masing sektor.
Dalam konteks tersebut, Kampung Keluarga Berkualitas menjadi salah satu lokus pembangunan keluarga dan kependudukan di tingkat desa dan kelurahan, sehingga berbagai program lintas sektor dapat diintegrasikan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Koordinasi antarsektor diperlukan untuk menerjemahkan arah pembangunan kependudukan ke dalam rencana aksi yang konkret dan terpadu.
Di Provinsi Bali, dari 716 desa/kelurahan telah terbentuk 651 Kampung Keluarga Berkualitas yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Berdasarkan klasifikasi perkembangannya, sebanyak 434 Kampung Keluarga Berkualitas berada pada klasifikasi Berkelanjutan, 98 Berkembang, 56 Mandiri, dan 63 Dasar.
Capaian tersebut menjadi modal sekaligus tantangan untuk memastikan keberlanjutan Kampung Keluarga Berkualitas melalui penguatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan data, koordinasi lintas sektor, serta integrasi program pembangunan di tingkat daerah hingga desa dan kelurahan.
Kegiatan penggerakan ini juga diarahkan untuk menyusun rencana tindak lanjut sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan Kampung Keluarga Berkualitas sebagai lokus pembangunan keluarga dan kependudukan.
Melalui penyelarasan PJPK dengan program dan kegiatan lintas sektor, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat intervensi pembangunan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung upaya optimalisasi bonus demografi di Provinsi Bali.
Penguatan PJPK dan Kampung Keluarga Berkualitas menjadi bagian dari upaya pembangunan kependudukan yang tidak hanya berfokus pada aspek kuantitas penduduk, tetapi juga peningkatan kualitas manusia yang sehat, produktif, inovatif, adaptif, dan memiliki ketahanan keluarga. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perangkat daerah, hingga pemerintah desa dan kelurahan diharapkan mampu memastikan pembangunan berjalan terpadu dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. [rel]
