DENPASAR-Salah satu pemicu ketegangan rapat dengar pendapat (RDP) antara Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali dengan PT Bali Turtle Island Development (BTID) karena ketidak-hadiran sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Bali.
Salah satu nama yang awalnya disebut absen oleh Ketua Pansus TRAP, I Made Supartha, yakni Kasatpol PP Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi. Supartha tampak geram waktu memulai rapat.
Namun beberapa menit kemudian, Kasatpol PP datang menghadiri rapat. Dewa Rai Dharmadi pun mengklarifikasi bahwa surat undangan baru ia terima.
"Tolong diluruskan. Saya bukan mangkir tapi terlambat karena surat undangan baru masuk lima menit sebelum saya berangkat. Setelah ditelepon," tegas Dewa Rai Dharmadi, dikonfirmasi usai rapat.
Sebagai penegak Perda, Dewa Rai Dharmadi mengaku berkomitmen penuh dalam menghadri setiap rapat yang menyangkut Pol PP. Apalagi rapat dengan wakil rakyat.
Pansus TRAP pun akhirnya mengapresiasi Kasatpol PP. Namun demikian, Supartha tetap meluapkan emosinya terhadap pimpinan OPD lain yang kerap absen dalam undangan rapat, seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, UPTD Tahura Ngurah Rai, serta Balai Wilayah Sungai Bali-Penida. Sebagaian besar hanya mengutus perwakilan.
Supartha mengancam akan melaporkan sejumlah pimpinan instansi tersebut kepada pimpinan provinsi, sebab menurutnya merekalah yang awalnya bertanggung jawab.
Pansus TRAP menilai kehadiran OPD sangat penting karena sejumlah data, dokumen, dan keputusan administratif berada di tangan instansi pemerintah. Ketidakhadiran pejabat dinilai justru memperlambat proses pengungkapan persoalan yang kini menjadi perhatian publik luas.
