Sekretaris Desa Patemon I Made Lanus, membenarkan dua balita warganya terindikasi stunting karena pertumbuhan badannya tidak sesuai usia. Namun pihaknya telah melakukan intervensi maksimal berkolaborasi dengan petugas terkait.
Lanus melanjutkan, keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan stunting. Ia memaparkan, mendapatkan anggaran Rp120 juta dari dana desa dan bantuan pemerintah pusat yang digunakan mendukung kegiatan posyandu tiap bulan.
Sehingga anggaran khusus penanganan stunting hanya beberapa. Desa Patemon, lanjut Lanus, memiliki Tim Pembangunan Manusia (TPM) yang terdiri dari dua orang. Mereka ditugaskan khusus mengawal kesehatan masyarakat, termasuk mendampingi balita berisiko stunting.
"Kami hanya bisa memberikan honor Rp600 ribu kepada TPM. Itupun belum dipotong pajak. Tapi mereka sangat semangat. Jadi kami berharap solusi dari Bapak Komisi IX DPR RI untuk menyikapi keterbatasan anggaran kami sehingga stunting bisa lenyap dari Patemon," harapnya.
Sementara itu, Pj Bupati Buleleng, diwakili Kepala Dinas Kesehatan, dr. Sucipto, mengingatkan, penurunan stunting merupakan program prioritas nasional, bahkan Presiden Joko Widodo menargetkan prevalensi stunting di Indonesia turun menjadi 14 persen di tahun 2024.
Target itu di bawah standar WHO 20 persen. Target selanjutnya, di tahun 2030 hingga 2045, Indonesia benar-benar terbebas dari stunting menyambut Indonesia Emas.
"Sebelumnya, angka stunting nasional mencapa 24 persen lebih. Artinya, 5,33 juta bayi terkena stunting. Syukur atas upaya bersama kita mampu menurunkannya," kata Sucipto.
