DENPASAR-fajarbali.com | Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bali mendukung Seminar dan Musyawarah Daerah (Musda) Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Provinsi Bali Tahun 2026 yang diselenggarakan secara hybrid oleh KKI Provinsi Bali di Ruang Kayika Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Rabu (16/9/2026).
Mengusung tema “Penduduk dan Pembangunan Ekonomi: Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045”, kegiatan ini diikuti pengurus KKI, Majelis Kependudukan, akademisi, mahasiswa, BPS kabupaten/kota, OPD KB kabupaten/kota se-Bali, serta tim penyusun GDPK dan PJPK sebagai forum edukasi dan advokasi untuk merespons dinamika kependudukan dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Kepala Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan (Kaper) BKKBN Provinsi Bali, Dr. dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., MARS, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas manusia dalam mengoptimalkan bonus demografi.
“Bonus demografi ini tidak akan menjadi bonus kalau kita tidak optimalkan, kalau mereka tidak berkualitas. Nah, ini harus kita tingkatkan kualitas manusia, entah itu mulai dari pendidikannya, kesehatannya, keterampilannya, kesempatan atau peluang kerja, serta pembangunan keluarga yang berkualitas,” ujar Luhde, sapaannya .
Luhde menekankan bahwa pembangunan kependudukan tidak dapat dilakukan sendiri dan membutuhkan kolaborasi berkualitas dari seluruh pemangku kepentingan.
Ketua KKI Provinsi Bali periode 2021–2026, Dr. I Gusti Wayan Murjana Yasa, S.E., M.Si., mengatakan Musda 2026 merupakan Musda kedua setelah pelaksanaan Musda pertama pada 5 Maret 2021.
Menurut Murjana, seminar yang dirangkaikan dengan Musda menjadi sarana edukasi dan advokasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap dinamika kependudukan yang semakin kompleks.
“Penduduk adalah subjek dan objek pembangunan, jadi konsep penting yang kita perlu tekankan adalah people centered development, yaitu pembangunan yang berbasis pada penduduk,” kata Murjana.
Dalam kegiatan tersebut, peserta membahas pembangunan kependudukan yang berorientasi pada peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan mobilitas penduduk, serta penguatan organisasi dan jejaring kependudukan.
Pembahasan juga menyoroti sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian lintas sektor, seperti stunting, ketimpangan kualitas sumber daya manusia, perubahan struktur umur penduduk, dan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia.
Khusus Bali, perkembangan sektor pariwisata dan budaya turut menghadirkan dinamika mobilitas penduduk yang berdampak pada kebutuhan layanan dasar, perumahan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan tata kelola kependudukan.
Penguatan GDPK dan PJPK menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan untuk mengawal indikator pembangunan kependudukan dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.
Seminar juga membahas optimalisasi pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi nasional untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial secara berkeadilan, serta isu sandwich generation dan peluang keluar dari jebakan kelas menengah menuju Indonesia Emas 2045. KKI Bali turut mendorong keterlibatan generasi muda melalui Koalisi Muda Kependudukan agar generasi muda semakin memahami dan terlibat dalam merespons persoalan kependudukan.
Seminar dan Musda KKI Provinsi Bali Tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan antara Kemendukbangga/BKKBN, KKI, pemerintah daerah, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan kependudukan yang integratif dan berkelanjutan.
Kolaborasi tersebut diarahkan tidak hanya pada koordinasi administratif, tetapi juga pada integrasi program, pemanfaatan data, peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga, serta keterlibatan generasi muda sehingga dinamika kependudukan dapat dikelola sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali menuju Indonesia Emas 2045. [gde/rel]
