Panglingsir Puri Peguyangan ini juga mengatakan, jika ada kesepakatan lain bersama Komisi IV di luar dari rapat kerja, harusnya pimpinan menyampaikan kepada anggota bahwa ada kesepakatan lain dari Disdikpora dengan Komisi IV. Namun Widiada mengatakan tidak ada pemberitahuan tersebut. Diharapkan, jangan sampai rekan-rekannya di DPRD tidak ikut bermain jalur belakang untuk meloloskan siswa.
Widiada pun menginginkan rekan-rekannya di DPRD Kota Denpasar jangan sampai melanggar kesepakatan yang sudah dibuat di Dewan. Bahwa Dewan selaku pengawas dan tidak ikut bermain dalam PPDB tersebut. Jangan sampai dalam PPDB dipolitisir untuk mendapatkan suara pada pemilihan berikutnya. Sehingga yang kena imbas masyarakat kecil yang harusnya mendapatkan keringanan biaya di SMP Negeri malah disalip oleh yang berpenghasilan menengah ke atas. "Sangat tidak elok jika ada anggota Dewan bermain dalam PPDB. Janganlah proses pendidikan digunakan ajang politik. Ini untuk kepentingan pendidikan anak-anak kita. Kalau di Denpasar kami sudah sepakat untuk tidak mencampuri proses PPDB. Tapi jika ada itu sudah mengabaikan komitmen moral. Karena semua sudah disepakati sebelum PPDB," pungkas Widiada. (Car)
