Dalam audiensi tersebut, dr. Luhde juga memohon dukungan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam Penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) di Provinsi Bali.
PJPK merupakan instrumen strategis dalam mengarahkan kebijakan kependudukan secara terencana dan terukur, sejalan dengan Desain Besar Pembangunan Kependudukan 2025–2045.
Tidak hanya menyoroti aspek kuantitas penduduk, pendekatan ini juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan keluarga, serta pengelolaan mobilitas dan persebaran penduduk.
Melalui sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya, hasil simposium ini diharapkan menjadi pijakan konkret dalam mengoptimalkan bonus demografi sekaligus menjaga stabilitas pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
