Ia menambahkan bahwa seminar ini dilanjutkan dengan breakout session ke dalam empat panel diskusi tematik. Panel-panel ini membahas empat isu strategis, yakni transparansi pemilu, pendanaan politik, reformasi konstitusi, dan isu inklusivitas serta keamanan pemilu.
Tujuannya, agar peserta dapat mengeksplorasi isu-isu tersebut dengan lebih fokus dan menghasilkan output yang konkret serta dapat direkomendasikan kepada pemangku kebijakan.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Kemahasiswaan Dr. I Nyoman Sujana, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa Universitas Warmadewa sangat terbuka terhadap kegiatan-kegiatan kebangsaan semacam ini. Ia menyebut kehadiran para pakar dari berbagai latar belakang sebagai sinyal penting bahwa Warmadewa telah menjadi pusat kajian strategis nasional.
"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang keluar Mei lalu menjadi dasar diskusi penting hari ini. Karena itu mengubah arah pelaksanaan Pemilu 2029. Tidak lagi serentak seperti sebelumnya, tapi dipisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperbaiki sistem demokrasi kita," ujar Sujana.
Ia menambahkan bahwa kegiatan ini tidak hanya bermanfaat secara akademis, tetapi juga memperkuat peran Warmadewa dalam menjembatani antara ilmu pengetahuan dan kebijakan publik.
Terlebih, posisi Unwar sebagai satu-satunya kampus kebangsaan di Bali menjadi sangat relevan dalam menyuarakan nilai-nilai persatuan dan demokrasi yang berkeadilan.
Dengan latar belakang intelektual, keilmuan, serta keterlibatan lintas lembaga, seminar ini menempatkan Universitas Warmadewa bukan hanya sebagai institusi pendidikan tinggi, tetapi juga sebagai center of excellence dalam diskursus kebangsaan dan demokrasi.
