DENPASAR-fajarbali.com | Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN/Perwakilan BKKBN Provinsi Bali menggelar rapat evaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025 di Ruang Cempaka, Bappeda Provinsi Bali, Selasa (23/12/2025).
Acara yang dibuka Sekda Bali diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, I Dewa Gede Mahendra Putra, mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, tersebut bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program Kemendukbangga/BKKBN/Perwakilan Provinsi Bali tahun 2025.
Acara tersebut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali, Kepala OPD KB Kabupaten/Kota se-Bali beserta jajaran, Ketua IPeKB Kabupaten/Kota se-Bali, Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN/Perwakilan BKKBN Provinsi Bali dan Ketua Tim Kerja di lingkup Kemendukbangga/BKKBN/Perwakilan BKKBN Provinsi Bali.
Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Bali, Dr. dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., MARS menyampaikan, sejak pelantikan Presiden Republik Indonesia Oktober 2025, BKKBN mengalami transformasi menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.
Kementerian ini bertanggung jawab atas urusan kependudukan dan pembangunan keluarga dengan fokus pada pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dalam pelaksanaan pembangunan keluarga, Kemendukbangga/BKKBN memiliki quick wins yang menjadi program prioritas nasional yaitu:
Pertama, “Genting” Gerakan orang tua asuh cegah stunting, yang merupakan komitmen bersama pihak pemerintah dan swasta serta masyarakat sebagai upaya percepatan penurunan stunting.
Kedua, “ Tamasya” Taman Asuh Sayang Anak, merupakan tempat penitipan anak atau sebutan layanan sejenis yang memberikan pendampingan pengasuhan bagi pengasuh dan anak serta orang tua atau keluarga.
Ketiga, "GATE’’ Gerakan Ayah Teladan merupakan suatu gerakan untuk meningkatkan peran ayah/calon ayah di tengah tingginya angka fatherless.
Keempat, ‘’AI Superapss Keluarga Indonesia’’ merupakan suatu aplikasi yang dikembangkan untuk menjawab semua pertanyaan terkait kependudukan dan pembangunan keluarga, penyediaan data serta layanan konsultasi terkait problematika keluarga dan anak.
Kelima, ‘’Lansia Berdaya’’, merupakan suatu program yang dilaksanakan untuk meningkatkan peran lansia sebagai karakter yang mandiri dan berdaya bagi dirinya dan lingkungan.
"Seluruh program prioritas ini tentunya sangat memerlukan kerjasama antar mitra kerja terkait di masing masing Kabupaten/Kota, yang ke depan perlu lebih dimantapkan. Selain program prioritas tersebut, OPD KB Kabupaten/Kota juga mengampu beberapa target pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang telah di susun pada awal triwulan II dan telah ditanda tangani bersama dengan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali," jelas Luh De, sapaannya.
Dikatakan, beberapa indikator yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tersebut di antaranya : MCPR (modern contraceptive prevelance rate); Capaian peserta KB aktif; Capaian perserta KB baru; dan indicator lainnya terkait pembangunan keluarga.
Pada awal Tahun 2026, Perwakilan BKKBN Provinsi Bali akan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dalam laporan tersebut kegiatan yang merupakan program prioritas nasional dan program pendukungnya akan dilakukan evaluasi atas capaiannya.
Dalam kesempatan tersebut disampaikan beberapa hal terkait capaian realisasi program Kemendukbangga/BKKBN/Perwakilan BKKBN Provinsi Bali.
