Ia menjelaskan, JOSS Buleleng dirancang tidak hanya sebagai aplikasi pendataan, tetapi juga menjadi media yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak yang putus sekolah maupun yang belum menuntaskan wajib belajar 13 tahun.
Menurutnya, masyarakat dapat mengetahui status layanan pendidikan kesetaraan mulai dari jenjang Paket A, Paket B hingga Paket C melalui platform tersebut. Bahkan, pemerintah desa dan para pemimpin masyarakat dapat melihat warga di wilayahnya yang belum menyelesaikan pendidikan dasar maupun menengah untuk kemudian diarahkan mengikuti pendidikan kesetaraan.
“Melalui JOSS Buleleng, masyarakat dan pemerintah desa dapat mengetahui siapa saja warga yang belum menuntaskan sekolahnya dan langsung mendapatkan akses layanan pendidikan kesetaraan sesuai jenjang dan usianya,” katanya.
Surya Bharata menambahkan, saat ini sebanyak 14 satuan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Buleleng telah terintegrasi ke dalam sistem JOSS Buleleng. Platform tersebut juga memuat informasi mengenai lembaga penyelenggara, data peserta didik aktif pada Paket A, Paket B, dan Paket C, kurikulum pembelajaran, hingga mekanisme pendaftaran secara daring yang terbuka dan akuntabel.
Ia menegaskan, lahirnya JOSS Buleleng dilatarbelakangi masih rendahnya angka partisipasi masyarakat pada pendidikan kesetaraan yang salah satunya disebabkan oleh kesenjangan informasi mengenai layanan pendidikan.
“Layanan ini hadir untuk memberikan akses informasi yang cepat, transparan, dan terpadu kepada seluruh masyarakat. Hambatan informasi yang selama ini menyebabkan masyarakat kesulitan mengakses pendidikan kesetaraan kita potong melalui JOSS Buleleng,” tegasnya.
