Bahkan Masdana menyampaikan bahwa berbagai kendala yang ditemukan, termasuk yang berasal dari internal perangkat daerah menjadi bahan evaluasi bersama untuk melakukan pembenahan ke depan.”Komitmen DPRD untuk terus mendorong terciptanya iklim investasi yang tertib secara perizinan, berwawasan lingkungan dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buleleng,”terangnya.
Rapat ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Buleleng beserta jajaran, perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Ketua Forum TJSL Perusahaan, serta undangan lainnya.
Kepala Dinas PUTR Kabupaten Buleleng I Putu Adiptha Ekaputra menyampaikan bahwa salah satu kendala teknis yang dihadapi dalam proses perizinan adalah belum sinkronnya sejumlah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Singaraja.”Hal ini mengakibatkan beberapa permohonan izin bangunan belum bisa diproses melalui sistem OSS. Dinas PUTR menyatakan bahwa revisi minor terhadap RDTR sedang dirancang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan KBLI terkini,”jelasnya.
Sementara itu, DPMPTSP menyatakan kesiapannya untuk membantu pelaku usaha dalam memahami dan memenuhi kewajiban perizinan sebelum memulai operasional.”Kegiatan sosialisasi dan pembinaan akan terus ditingkatkan agar pelaku usaha mendapatkan informasi yang memadai,”tuturnya.
