BULELENG-fajarbali.com | Komisi II DPRD Kabupaten Buleleng menggelar rapat koordinasi lintas sektor yang membahas isu strategis terkait investasi, perizinan usaha, dan pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan. Rapat berlangsung di Ruang Komisi II DPRD Buleleng, Jumat (26/9/2025) dan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari peninjauan lapangan yang sebelumnya dilakukan oleh Komisi II, dimana ditemukan sejumlah permasalahan di lapangan, terutama terkait kelengkapan dokumen perizinan usaha.
Ketua Komisi II DPRD Buleleng, Wayan Masdana saat memimpin rapat menyampaikan bahwa perizinan yang lengkap merupakan salah satu prasyarat penting dalam menciptakan iklim investasi yang tertib dan berkelanjutan.”Kami menemukan masih ada investor yang menjalankan kegiatan usaha sebelum perizinan dasar terpenuhi. Hal ini harus menjadi perhatian bersama untuk menjamin kepastian hukum dan tata kelola investasi yang sehat di Buleleng,”ujar Wayan Masdana.
Melalui rapat ini, Komisi II DPRD Kabupaten Buleleng menyampaikan sejumlah poin penting yang menjadi perhatian bersama. Di antaranya adalah perlunya percepatan revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), penyusunan regulasi yang mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif, serta peningkatan sosialisasi dan pembinaan perizinan kepada para pelaku usaha.
Komisi II juga mendorong optimalisasi peran Forum TJSL agar pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan dapat lebih tepat sasaran dalam mendukung pembangunan daerah.”Sebagai upaya strategis, Komisi II merekomendasikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) TJSL sebagai acuan dalam menjembatani program pembangunan yang belum terdanai oleh APBD, dan dapat didukung melalui kontribusi TJSL Perusahaan dari dunia usaha,”lanjutnya.
