"Konsekuensi dari kebijakan ini akan meningkatkan angka kemiskinan karena biaya kebutuhan pokok yang terderek naik," ungkap pendemo.
Selain itu para mahasiswa mengatakan di saat gonjang ganjing masalah politik dan ekonomi, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah perhelatan G-20. Pemerintah memberikan karpet merah agar negara-negara besar mau berinvestasi ke negeri ini.
Tapi sayang dengan rekam jejak pemerintah yang kerap tak menghargai hak sipil, maka rakyat hanya akan menjadi tumbal dari kebijakan melalui kesepakatan bermasalah yang dibahas.
Menyikapi hal itu, Aliansi Bali Jengah menyerukan pernyataan sikap mereka bersama sama. Yakni pertama menolak kenaikan harga BBM. Kedua, mendesak pemerintah menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di negeri ini, terkhusus menarik militer dari Tanah Papua. Kemudian, menolak kebijakan ekonomi yang berpihak pada investor dan kebijakan iklim yang tidak mempertimbangkan hak rakyat pada perhelatan G-20.
Keempat, menolak pemangkasan upah buruh dan UU Cipta Kerja. Lalu, mendesak pemerintah dan DPR RI untuk bertanggung jawab atas pelemahan KPK melalui revisi pasal dalam UU KPK yang bermasalah. Keenam, menutut pemerintah untuk segera merevisi pasal-pasal bermasalah yang berpotensi mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam UU ITE.
Terakhir, mendesak Presiden dan Wakil Presiden untuk menghapus atau mengganti pasal-pasal bermasalah yang mengecam penerapan nilai demokrasi dan HAM dalam RKUHP.
Sebelum membubarkan diri, para pendemo membakar kertas berisi tuntutan mereka. Jika aspirasi mereka tak didengar oleh pemangku kepentingan, maka Aliansi Bali Jengah akan menggelar demo dan mengerahkan massa yang lebih besar. R-005
