Menurut Pansus, lahan yang sempat dicek di wilayah Karangasem dan Jembrana tidak berbentuk kawasan hutan dan jauh dari aliran sungai. Karena itu, mereka menduga proses tukar menukar lahan tersebut bermasalah.
Pansus juga menyinggung dugaan pelanggaran kewenangan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk aktivitas pembabatan mangrove di kawasan Serangan.
“Dalam aturan jelas dilarang menebang pohon mangrove. Menurut kami adanya pembabatan jelas ada pidananya,” ujar Supartha.
Tak hanya itu, dari aspek perizinan, Pansus menilai proyek tersebut juga harus memenuhi ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), terutama karena masuk kategori kegiatan berisiko tinggi.
“Sampai saat ini kami belum menemukan administrasi itu. Kami merekomendasikan penutupan dalam hal kegiatan,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, sejumlah warga Serangan turut menyampaikan aspirasi. Mereka meminta akses ruang laut bagi nelayan tetap dijaga, termasuk akses jalan menuju pura-pura di kawasan tersebut. Warga juga meminta peninjauan ulang seluruh SHGB milik BTID, baik di dalam maupun di luar kawasan, karena disebut masih terdapat SHGB yang terbit di area permukiman warga.
Pansus TRAP juga meminta adanya kontribusi nyata dari BTID untuk kepentingan masyarakat Bali, khususnya di wilayah Karangasem dan Jembrana yang disebut menjadi lokasi tanah penukar.
“Perbandingannya tidak apple to apple, harganya jauh timpang. Di Karangasem bahkan ketela saja tidak bisa tumbuh,” ujar Supartha.
