DENPASAR-fajarbali.com | Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset Daerah dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali dengan pihak PT Bali Turtle Island Development (BTID) berlangsung sengit di ruang rapat DPRD Bali, Senin (11/5/2026).
Tanpa terasa pertemuan yang diwarnai adu argumen masing-masing berlangsung nyaris lima jam. Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, memimpin langsung RDP.
Salah satu isu utama yang menjadi sorotan dalam rapat tersebut adalah proses tukar menukar kawasan hutan yang digunakan sebagai dasar pengelolaan lahan BTID. Pansus TRAP mempertanyakan legalitas tanah penukar yang disebut tidak memiliki sertifikat, sehingga diindikasikan sebagai lahan “bodong”.
Pansus TRAP menilai penggunaan aturan tersebut justru memperkuat dugaan bahwa proses tukar menukar lahan tidak memenuhi syarat. Supartha menegaskan kawasan ekologis tidak bisa ditukar secara sembarangan dan harus memiliki kondisi yang setara.
Dalam pandangan Pansus TRAP, kondisi lahan di Karangasem kesulitan air, semestinya ditukar dengan lahan yang kondisinya sama.
Pansus juga meminta BTID menunjukkan bukti pembayaran, bukti reboisasi, hingga dokumen pendukung lain terkait proses tukar menukar kawasan hutan tersebut.
Selain itu, Supartha menyoroti syarat lokasi tanah penukar yang menurut aturan harus berbatasan dengan kawasan hutan dan memiliki unsur ekologis pendukung seperti aliran sungai.
“Di Karangasem kering begitu bagaimana ada hutan? Jangan main-main. Ini jelas tidak memenuhi syarat tanah penukarnya PT BTID,” sentil Supartha.
