Ketua Bawaslu Badung, I Ketut Alit Astasoma (kanan) bersama Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali, I.B Putu Adinatha. (Foto : Tha)
MANGUPURA-fajarbali.com | Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Badung meminta dukungan kepada media di Bali untuk bersama-sama mengawal dan menyukseskan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang transparan dan berkualitas. Harapan itu disampaikan saat jajaran Bawaslu Badung menggelar acara Terms of Reference (TOR) Konsolidasi Penguatan Kelembagaan Bawaslu di Kabupaten Badung dengan mengusung tema “Peningkatan Akses Informasi dan Transparansi Demi Demokrasi yang Kuat”, bertempat di Aston Kuta, Badung, Selasa (30/5).
Ketua Bawaslu Kabupaten Badung I Ketut Alit Astasoma dalam laporannya mengatakan, dalam rangka memastikan penyelenggaraan pemilu yang adil, jujur, dan transparan, Kelembagaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan media memiliki peran yang sangat penting. Bawaslu bertugas sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, sedangkan media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat dan objektif kepada masyarakat.
“Dalam persiapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk mengkonsolidasikan kelembagaan Bawaslu dengan media dalam upaya meningkatkan kerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama, yaitu terwujudnya pemilu yang demokratis, terbuka, dan terpercaya. Adapun tujuan dari dokumen Terms of Reference (TOR) ini adalah untuk menyusun kerangka kerja kerjasama antara Bawaslu dan media dalam konteks penyelenggaraan pemilu 2024. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas informasi, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses pemilu, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemantauan pelaksanaan pemilu, serta mempromosikan keberagaman pandangan dalam liputan media terkait pemilu,” ungkap Alit Astasoma.
Ketua Bawaslu Badung dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan, sejatinya dalam pelaksanaan pemilihan umum, Bawaslu memerlukan komite pengawas dari unsur media. Oleh karenanya, Bawaslu Badung menggelar acara temu media guna menyamakan persepsi terkait aturan-aturan yang berlaku dalam pemilu.
“Dengan adanya konsolidasi kelembagaan Bawaslu dengan media, diharapkan tercipta sejumlah manfaat, seperti peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu yang adil dan demokratis melalui penyampaian informasi yang akurat dan terpercaya oleh media, meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilu melalui peningkatan aksesibilitas informasi dan pemahaman yang diberikan oleh Bawaslu dan media, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilu melalui pemantauan yang obyektif dan kritis oleh media yang bekerja sama dengan Bawaslu, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan independensi Bawaslu serta keberagaman pandangan yang tercermin dalam liputan media terkait pemilu,” sebutnya.
Untuk menyukseskan pemilu yang adil, jujur, dan transparan, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali, I.B Putu Adinatha berharap media mampu meliput secara obyektif dan akurat proses pemilu, termasuk penyampaian berita, analisis, dan liputan mendalam terkait pemilu. Selain itu, media juga memberikan edukasi pemilih yang seimbang dan informatif melalui berbagai platform media yang tersedia.
“Tentu kami juga berharap para awak media dapat mempublikasikan informasi resmi dan relevan terkait pemilu yang diperoleh dari Bawaslu, dengan menjaga keakuratan dan keberimbangan, melakukan pemantauan terhadap proses pemilu dengan pendekatan yang obyektif, termasuk melaporkan pelanggaran yang terjadi, membantu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu melalui kampanye yang bertanggung jawab dan inklusif dan menerapkan prinsip etika jurnalistik, termasuk keberagaman pandangan, objektivitas, akurasi, dan tanggung jawab sosial dalam meliput pemilu,” jelasnya.
Sementara Ketua PWI Bali I GMB Dwikora Putra mengatakan, Bawaslu dan pers sebenarnya memiliki semangat yang sama dalam menyukseskan pesta demokrasi. Sebagai pilar demokrasi keempat, kata dia, pers juga memiliki kewajiban agar demokrasi berjalan sesuai koridornya dan terus bertambah baik.
Dwikora Putra berharap, sinergi Bawaslu Kabupaten Badung dengan media di Bali bisa dilakukan tidak sebatas pemberitaan. “Paling tidak ke depan bisa membuat diskusi lebih lanjut terkait aturan-aturan dalam pemilihan umum. Hal ini sangat berguna juga bagi masyarakat, pers, serta Bawaslu itu sendiri,” pungkasnya. M-001
Save as PDF