Dari sudut pandang keselamatan kerja dan efisiensi operasional, sertifikasi berbasis standar menjadi penentu utama dalam meminimalkan kesalahan prosedur saat darurat. Asesor LSP-PB BNPB, Ismu Buhana, menekankan bahwa pekerjaan kebencanaan memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi sehingga membutuhkan jaminan kualifikasi yang terukur.
"Ketika kita menugaskan seseorang dengan kompetensi yang baik, pekerjaan menjadi lebih efisien, cepat, dan aman. Penanggulangan bencana adalah pekerjaan berisiko tinggi sehingga membutuhkan personel yang terkualifikasi dan berkualitas. Karena itu, uji kompetensi menjadi sangat penting," tegas Ismu Buhana.
Selama uji kompetensi, para peserta dinilai berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penanggulangan Bencana (SKKNI-PB). Materi pengujian mencakup berbagai skema krusial, seperti pengelolaan data dan informasi kebencanaan, kaji cepat, pertolongan pertama, pencarian dan penyelamatan (search and rescue), penyediaan air bersih dan sanitasi, hingga teknik distribusi bantuan logistik secara efektif.
Hal menarik dan menjadi nilai tambah dalam sertifikasi ini adalah keterlibatan aktif organisasi penyandang disabilitas. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen Bali dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang inklusif dan ramah bagi kelompok rentan. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Bali, Ni Ketut Leni, menyambut positif ruang partisipasi yang diberikan kepada kelompoknya.
"Keterwakilan ini menjadi praktik baik yang berkontribusi pada peningkatan kapasitas. Informasi yang diperoleh dari kegiatan ini juga akan kami bagikan kepada teman-teman disabilitas lainnya agar semakin banyak masyarakat yang terinformasi dan siap menghadapi risiko bencana," ungkap Ni Ketut Leni.
