1000166861

Koster Soroti Ketergantungan Ekonomi Pada Sektor Pariwisata

“Pemerintah buat kebijakan endek, tapi yang suplai kain endek justru dari luar. Maksud saya kan agar pengrajin endek berkembang. Bukan sebaliknya, ekonomi kita justru banyak keluar. Lose ekonomi namanya. Lari keluar, bukan kita yang dapat manfaat ekonominya. Ini harus dikontrol dan ditata agar tidak menjadi ancaman ekomoni Bali ke depan,” ujarnya.

KPU Badung

Minggu Ke Empat, Pantarlih Tuntaskan Coklit Data Pemilih Pilkada di Badung.

Minggu ke empat, Pantarlih tuntaskan coklit data pemilih Pilkada di Badung. (Foto: ist)   MANGUPURA-sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Rangakaian tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit-red) Penyusunan Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 sudah memasuki hari minggu ke empat. Tahapan Coklit yang dilaksanakan oleh

1000163307

KPU Bali Pastikan Penyelenggara Bermasalah Tak Akan Direkrut

Ketua KPU Provinsi Bali, Dewa Agung Gede Lidartawan DENPASAR-sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com Menjelang perhelatan Pilkada serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali terus melakukan berbagai kesiapan. Berkaca dari hasil evaluasi Pemilu 2024 yang telah berlangsung pada Bulan Februari lalu, ada beberapa catatan dan perhatian serius dari KPU Bali. Misalnya saja soal Tempat

Bawaslu Badung lakukan Uji Petik 128 KK di Desa Kekeran Mengwi

Pastikan Proses Coklit Sesuai Prosedur, Bawaslu Badung Lakukan Uji Petik 128 KK di Desa Kekeran Mengwi

Ketua Bawaslu Badung, I Putu Hery Indrawan (kanan) saat melakukan monitoring uji petik di Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi.   MANGUPURA-sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Dalam rangka memastikan kesesuaian prosedur proses pencocokan dan penelitian (coklit) di wilayah Kabupaten Badung, Bawaslu Badung melaksanakan monitoring uji petik proses coklit yang telah usai (100%) di Desa Kekeran, Kecamatan

NGURAH

Sosialisasi dan Pengawasan Penggunaan Dana Desa, DPD RI dan Kemendes PDTT Perkuat Sinergi

Gede Ngurah Ambara Putra di sela rapat kerja dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). DENPASAR-Fajarbali.com | Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Perwakilan Provinsi Bali Gede Ngurah Ambara Putra, mengatakan, birokrasi pusat hingga daerah seharusnya lebih transparan dalam menyampaikan informasi mengenai alokasi anggaran desa dan pajak

Scroll to Top