Bupati I Gede Dana serahkan secara simbolis bedah rumah APBD Perubahan 2022
AMLAPURA-fajarbali.com |Sebanyak 200 unit bedah rumah yang dianggarkan melalui APBD Perubahan 2022 ini dipastikan sudah selesai akhir Desember mendatang. Untuk itu, Bupati Karangasem I Gede Dana meminta jajaran Dinas PUPR untuk melakukan pengawasan yang ketat agar pengerjaan bedah rumah selesai tepat waktu dan menjaga kualitas. Hal itu dikatakan bupati Gede Dana saat hadir dalam Hari Bakti PUPR ke 77 dikantor Dinas PUPR Karangasem, Sabtu (3/12) kemarin.
Menurut bupati Gede Dana, tahun ini pemkab Karangasem baru bisa merealisasikan 200 unit bedah rumah dari 14 ribu lebih rumah tak layak huni di Kabupaten Karangasem. Pihaknya mengakui, tidak bisa langsung merealisasikan puluhan ribu bedah rumah dalam satu tahun anggaran mengingat anggaran yang dibutuhkan cukup besar. “Tentu tidak bisa semuanya, namum harus dilakukan secara bertahap,” ujar bupati.
Dikatakanya, ke 200 unit bedah rumah itu bersumber dari anggaran APBD Perubahan 2022 ini. Pihaknya pun meminta masyarakat agar bersabar untuk memperoleh bedah rumah dari kabupaten Karangasem. Selain dari APBD Karangasem, pihaknya juga berupaya memberikan bantuan bedah rumah dari pemerintah pusat melalui rehab rumah. “PAD kita masih kecil, namun kami juga tetap berupaya dengan pengajuan proposal ke Pemerintah pusat untuk mendapatkan program BSPS,” ujarnya.
Mengingat ini sudah bulan Desember, bupati Gede Dana mengingatkan jajaran di Dinas PUPR untuk melakukan pengawasan dalam proses pengerjaan bedah rumah ini. Pihaknya meminta, akhir Desember mendatang semuanya sudah kelar dan bisa diserahkan kepada masyarakat. Meskipun, diakuinya saat ini memang sebagian besar bantuan bedah rumah tersebut sudah rampung di kerjakan. “Termasuk hari ini kami menyerahka secara simbolis kepada penerima bedah rumah yang telah selesai dikerjakan, bagi yang belum selesai agar di awasi dengan ketat,” pinta bupati Gede Dana.
Sementara itu, Kadis PUPR Karangasem, Wedasmara mengatakan, untuk tahun 2022 ini memang pihaknya menyiapkan 200 unit bedah rumah bersumber dari APBD Perubahan 2022. Akan tetapi, setelah dilakukan verifikasi dari proposal yang masuk, ada empat warga yang dibatalkan menerima bedah rumah. Alasan pembatalan itu, katanya lagi, ada yang sudah sempat mendapatkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), disatu lokasi ada dua pemohon,sudah pernah menerima bantuan serupa dari dana ADD,dan satu lagi karena penerima tidak punya lahan milik pribadi. “Ada empat yang kami batalkan karena alasan itu, dan mereka juga tidak berani menerima bantuan kembali karena sudah pernah menerima bantuan serupa,” ujarnya.
Wedasmara mengatakan, harga per unit bantuan bedah rumah yang disiapkan pemkab Karangasem ini senilai Rp 30 juta. Pihaknya pun meyakini akhir Desember mendatang semuanya sudah selesai dikerjakan. Bahkan, pihaknya mengakui sebagian besar bedah rumah tersebut sudah selesai dikerjakan. “Yang lambat hanya beberapa, itu karena untuk membawa bahan cukup jauh, sehingga pengerjaanya terlambat,” ujarnya lagi.
Dikatakanya, di kabupaten Karangasem memang ada sekitar 14 ribu rumah tak layak huni. Namun, setelah dilakukan verifikasi ternyata yang memang tidak layak itu hanya 8 ribu unit. Jumlah tersebut, pihaknya pun mengusulkan proposal ke pemerintah pusat sebanyak 3.335 untuk bisa mendapatkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). “Sekarang masih 8 ribuan rumah tak layak huni, karena 2023 kita usulkan dengan proposal ke pemerintah pusat, untuk APBD Karangasem 2023 kita juga kembali usulkan 200 unit bedah rumah,” ujarnya. W-016.
Save as PDF