Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti menjelaskan bahwa penilaian Ombudsman saat ini tidak hanya menilai kepatuhan terhadap standar pelayanan, tetapi juga mencakup aspek kompetensi penyelenggara, kualitas layanan, serta pengelolaan pengaduan masyarakat. Selain itu, penilaian turut memperhatikan kepatuhan terhadap produk Ombudsman, termasuk tindak lanjut laporan maladministrasi dan tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.

“Pada penilaian saat ini, juga dititikberatkan pada persepsi pengguna layanan atau masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Widhiyanti memaparkan bahwa penilaian kepatuhan pemerintah daerah dikategorikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu rendah dengan skor enol sampai empat, sedang dengan skor lima sampai sembilan, dan tinggi dengan skor 10. Sementara untuk unit pelayanan atau SKPD, penilaian diberikan dengan jenjang sangat kurang hingga sangat baik.

“Ombudsman RI mengapresiasi hasil Opini Kualitas Tinggi yang diraih oleh Pemkab Buleleng, khususnya Disdikpora Buleleng yang memperoleh nilai kualitas pelayanan sangat baik,” pungkasnya. @gus