Selain faktor geopolitik, tantangan domestik yang kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah adalah menjamurnya akomodasi dan vila ilegal (bodong). Praktik lancung penyewaan properti tak berizin dengan harga murah ini dinilai merusak tatanan harga pasar dan melenyapkan potensi pendapatan pajak daerah dalam jumlah besar.
Menyikapi hal tersebut, Gubernur Bali secara tegas meminta komitmen para pengelola Online Travel Agency (OTA) untuk menyaring dan memutus kerja sama pemasaran dengan akomodasi ilegal. “Pemerintah daerah menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku usaha akomodasi yang tidak menaati regulasi perizinan demi menjaga marwah pariwisata Bali,” tegasnya.
Optimisme senada juga diembuskan oleh Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Enik Ermawati atau Ni Luh Puspa, yang melihat pelemahan nilai tukar rupiah justru menjadi daya tarik komparatif bagi wisman. Kemenpar merespons situasi ini secara agresif melalui serangkaian sales mission dan pameran internasional guna mengamankan target kunjungan kuartal kedua.
Kementerian Pariwisata mencatat performa industri nasional triwulan pertama 2026 masih menunjukkan grafik impresif, di mana Kantor Imigrasi Ngurah Rai merekam 4,5 juta perlintasan wisman pada Januari-April. Angka ini melanjutkan tren positif tahun 2025, saat kunjungan wisman ke Bali berhasil memecahkan rekor tertinggi dalam sejarah dengan menyentuh angka 7.050 kunjungan harian.
Sebagai penutup rangkaian acara, panitia resmi mengumumkan bahwa BBTF ke-13 akan digelar pada 9–11 Juni 2027 dengan mengusung tema besar "Bali and Beyond Regenerative Travel Elevated". Konsep pariwisata regeneratif ini akan memfokuskan industri pada pemberdayaan komunitas lokal, pelestarian ekologi, serta proteksi budaya demi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (M-001)
