“Oleh karena itu, keberhasilan pariwisata ke depan akan sangat bertumpu pada tata kelola destinasi yang profesional berbasis market intelligence. Penguatan infrastruktur, aksesibilitas, serta standardisasi layanan internasional mutlak diperlukan guna memberikan jaminan kepastian mutu bagi para biro perjalanan dunia yang menjual produk Indonesia,” sambung Winastra.
Pemerintah Provinsi Bali sendiri kini tengah mengarahkan kebijakan strategis pariwisata yang berfokus pada peningkatan kualitas, bukan lagi sekadar mengejar kuantitas. Target utamanya adalah memperpanjang durasi tinggal wisatawan (length of stay), memperdalam koneksi kebudayaan, serta memperluas distribusi pendapatan agar ekonomi kreatif mengalir merata.
Langkah strategis ini menjadi sangat krusial mengingat industri pariwisata saat ini sedang dibayangi oleh tekanan geopolitik global, khususnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Tekanan eksternal tersebut memicu penurunan angka kunjungan wisman ke Bali sebesar -0,23% pada periode Januari hingga April 2026, dan berlanjut minus 7% pada bulan Mei.
Gubernur Bali, Wayan Koster, meluruskan berbagai spekulasi negatif di media sosial terkait isu keterpurukan pariwisata Bali dengan memaparkan data berbasis online. Koster menjelaskan bahwa meskipun volume kunjungan wisman menyusut akibat konflik Iran, realitas tersebut nyatanya tidak berbanding lurus dengan tingkat okupansi hotel di Bali.
“Berdasarkan data serapan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) periode 1 Januari hingga 27 Mei 2026, pendapatan daerah justru melonjak hingga Rp2,89 triliun, naik dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp2,62 triliun. Penurunan kunjungan hanya terjadi di wilayah Buleleng dan Klungkung, sementara wilayah destinasi lainnya di Bali masih mencatatkan tren pertumbuhan positif,” ungkapnya.
