MANGUPURA-fajarbali.com | Ajang pertemuan bisnis pariwisata terbesar di Indonesia Timur, Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) 2026 ke-12, resmi ditutup pada Sabtu (30/5/2026) di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Badung. Pameran dagang internasional ini sukses mencatat potensi nilai transaksi yang fantastis mencapai Rp6,9 triliun, menegaskan posisi tawar Indonesia yang kuat di pasar global.
Ketua DPD ASITA Bali sekaligus Ketua Panitia BBTF 2026, I Putu Winastra, menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkontribusi. Namun, Winastra menekankan bahwa nilai ekonomi triliunan rupiah tersebut bukanlah satu-satunya parameter tunggal dalam mengukur keberhasilan esensial dari produk marketplace travel trade ini.
Menurut Winastra, indikator kesuksesan sejati dari BBTF terletak pada penguatan jaringan bisnis, ekspansi pasar, kemitraan strategis, serta pengembangan produk inovatif. “Investasi jangka panjang inilah yang akan mendongkrak volume kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang,” ujarnya.
Di tengah ketatnya rivalitas destinasi global, Bali terbukti masih memegang peranan krusial sebagai pintu gerbang utama pariwisata Nusantara. Menariknya, tren pasar saat ini juga menunjukkan pertumbuhan minat yang masif terhadap destinasi di luar Bali, memperlihatkan portofolio pariwisata Indonesia yang semakin kaya dan relevan.
Kendati demikian, Winastra melihat potret industri saat ini menuntut kesiapan ekstra karena para buyer internasional kini jauh lebih selektif dalam mengambil keputusan. “Produk pariwisata yang kompetitif tidak lagi sekadar perang harga, melainkan kemampuan sebuah destinasi dalam menawarkan pengalaman yang autentik, profesional, konsisten, dan memiliki posisi pasar (market positioning) yang jelas,” terangnya.
“Oleh karena itu, keberhasilan pariwisata ke depan akan sangat bertumpu pada tata kelola destinasi yang profesional berbasis market intelligence. Penguatan infrastruktur, aksesibilitas, serta standardisasi layanan internasional mutlak diperlukan guna memberikan jaminan kepastian mutu bagi para biro perjalanan dunia yang menjual produk Indonesia,” sambung Winastra.
Pemerintah Provinsi Bali sendiri kini tengah mengarahkan kebijakan strategis pariwisata yang berfokus pada peningkatan kualitas, bukan lagi sekadar mengejar kuantitas. Target utamanya adalah memperpanjang durasi tinggal wisatawan (length of stay), memperdalam koneksi kebudayaan, serta memperluas distribusi pendapatan agar ekonomi kreatif mengalir merata.
Langkah strategis ini menjadi sangat krusial mengingat industri pariwisata saat ini sedang dibayangi oleh tekanan geopolitik global, khususnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Tekanan eksternal tersebut memicu penurunan angka kunjungan wisman ke Bali sebesar -0,23% pada periode Januari hingga April 2026, dan berlanjut minus 7% pada bulan Mei.
Gubernur Bali, Wayan Koster, meluruskan berbagai spekulasi negatif di media sosial terkait isu keterpurukan pariwisata Bali dengan memaparkan data berbasis online. Koster menjelaskan bahwa meskipun volume kunjungan wisman menyusut akibat konflik Iran, realitas tersebut nyatanya tidak berbanding lurus dengan tingkat okupansi hotel di Bali.
“Berdasarkan data serapan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) periode 1 Januari hingga 27 Mei 2026, pendapatan daerah justru melonjak hingga Rp2,89 triliun, naik dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp2,62 triliun. Penurunan kunjungan hanya terjadi di wilayah Buleleng dan Klungkung, sementara wilayah destinasi lainnya di Bali masih mencatatkan tren pertumbuhan positif,” ungkapnya.
Selain faktor geopolitik, tantangan domestik yang kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah adalah menjamurnya akomodasi dan vila ilegal (bodong). Praktik lancung penyewaan properti tak berizin dengan harga murah ini dinilai merusak tatanan harga pasar dan melenyapkan potensi pendapatan pajak daerah dalam jumlah besar.
Menyikapi hal tersebut, Gubernur Bali secara tegas meminta komitmen para pengelola Online Travel Agency (OTA) untuk menyaring dan memutus kerja sama pemasaran dengan akomodasi ilegal. “Pemerintah daerah menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku usaha akomodasi yang tidak menaati regulasi perizinan demi menjaga marwah pariwisata Bali,” tegasnya.
Optimisme senada juga diembuskan oleh Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Enik Ermawati atau Ni Luh Puspa, yang melihat pelemahan nilai tukar rupiah justru menjadi daya tarik komparatif bagi wisman. Kemenpar merespons situasi ini secara agresif melalui serangkaian sales mission dan pameran internasional guna mengamankan target kunjungan kuartal kedua.
Kementerian Pariwisata mencatat performa industri nasional triwulan pertama 2026 masih menunjukkan grafik impresif, di mana Kantor Imigrasi Ngurah Rai merekam 4,5 juta perlintasan wisman pada Januari-April. Angka ini melanjutkan tren positif tahun 2025, saat kunjungan wisman ke Bali berhasil memecahkan rekor tertinggi dalam sejarah dengan menyentuh angka 7.050 kunjungan harian.
Sebagai penutup rangkaian acara, panitia resmi mengumumkan bahwa BBTF ke-13 akan digelar pada 9–11 Juni 2027 dengan mengusung tema besar "Bali and Beyond Regenerative Travel Elevated". Konsep pariwisata regeneratif ini akan memfokuskan industri pada pemberdayaan komunitas lokal, pelestarian ekologi, serta proteksi budaya demi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (M-001)
