Ia mengungkapkan bahwa capaian penurunan prevalensi stunting di Provinsi Bali tidak terlepas dari kerjasama semua komponen, baik masyarakat maupun pemerintah daerah yang memiliki komitmen kuat dalam melakukan upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di Bali.
Jika dikaitkan dengan kemiskinan ekstrem, Dewa Made Indra menampik hal tersebut menjadi penyebab utama prevalensi stunting khususnya di Bali.
“Seperti di Kabupaten Gianyar yang secara ekonomi relatif baik, tetapi disitu ada prevalensi stunting,” jelasnya. Ia menilai prevalensi stunting lebih disebabkan karena kurangnya edukasi mengenai pentingnya cakupan gizi anak mulai dari saat pranikah, hamil, melahirkan hingga kesehatan dan cakupan gizi bayi hingga usia 2 (dua) tahun.
Dewa Made Indra menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah bekerjasama dengan BKKBN Provinsi Bali untuk melakukan upaya penurunan prevalensi stunting di Bali dengan melibatkan desa adat, organisasi keagamaan serta tokoh keagamaan. Ia menilai upaya penurunan prevalensi stunting ini harus dimulai dari hulu yaitu pada masing-masing wilayah desa adat. Pemerintah telah menyampaikan agar setiap Bendesa atau pemimpin adat dapat melaporkan dan mengumpulkan pasangan muda-mudi yang akan menikah untuk diberikan edukasi pranikah oleh tim pendamping dari BKKBN Provinsi Bali yang ada di masing-masing desa. (gde)
