Masih di bidang pendidikan, Fraksi PDIP melalui Nengah Ariyanta yang membacakan pemandangan umum fraksinya menilai, pemerintah daerah perlu melakukan tata kelola pendidikan yang baik. Utamanya terkait penempatan tenaga guru. Sehingga tidak ada lagi kekurangan guru serta ketidakmerataan penempatan guru.

"Guru adalah elemen pertama yang wajib dalam pendidikan,maju atau tidaknya suatu pendidikan diukur dari bagaimana kualitas dan kuantitas guru. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan tata kelola atau pemerataan penempatan guru.

Fraksi PDI Perjuangan melihat bahwa di Kabupaten Klungkung belum tertatanya pemerataan guru. Khususnya guru SD/SDLB dan SMP/SMPLB," ungkapnya.

Berbeda dengan persoalan terkait  pemerataan penempatan guru, Fraksi Partai Golkar dalam pemandangan umum fraksinya yang dipaparkan oleh Kadek Widya Sumartika menyinggung terkait pemerataan biaya pendidikan. Lantaran menurut Fraksi Partai Golkar, saat ini masih ditemukan adanya beberapa sekolah yang membebankan biaya pendidikan yang cukup tinggi kepada orang tua siswa. Kondisi demikian disebutkan terjadi pada sekolah swasta.

Beranjak dari bidang pendidikan, dalam paripurna yang mengagendakan pemandangan umum fraksi atas Ranperda Kabupaten Klungkung terkait APBD tahun anggaran 2023 tersebut, pihak legislatif juga mengkritisi terkait program pemda di bidang pariwisata. Hal tersebut ditemukan dalam pemandangan umum Fraksi Partai Persatuan Demokrat yang dibacakan oleh I Nyoman Mujana. Menurut Fraksi Partai Persatuan Demokrat, anggaran yang dialokasikan untuk sektor pariwisata sebesar Rp1,8 Milyar lebih dinilai cukup signifikan.  Diharapkan anggaran tersebut dibarengi dengan kajian estimasi terhadap kunjungan wisatawan yang akan datang dan juga perkembangan untuk sektor pariwisata Kabupaten Klungkung.