MANGUPURA-fajarbali.com | Asosiasi Pengembang Infrastruktur & Menara Telekomunikasi (ASPIMTEL) secara tegas mendesak Pemerintah Kabupaten Badung untuk segera mengakhiri praktik monopoli bisnis sewa menara dan fiber optik yang dilakukan bersama PT Bali Tower Tbk (BALI). Praktik yang terikat kontrak hingga tahun 2027 ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dan dikhawatirkan mencoreng citra Badung sebagai destinasi wisata internasional terkemuka. ASPIMTEL menekankan bahwa kawasan pariwisata utama seharusnya didukung oleh infrastruktur jaringan telekomunikasi yang prima dan kompetitif.
Penguasaan pembangunan dan pemanfaatan menara secara tunggal oleh satu pihak menciptakan situasi di mana operator telekomunikasi tidak memiliki alternatif kerja sama. Situasi ini, menurut ASPIMTEL, berimplikasi langsung pada terhambatnya investasi, menurunnya kualitas layanan, serta berkurangnya kehandalan infrastruktur telekomunikasi di salah satu wilayah wisata paling terkenal di Indonesia ini. Kehadiran lebih dari satu penyedia menara sangat krusial untuk memastikan adanya kompetisi harga dan peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan.
Dampak nyata dari praktik ini telah dirasakan langsung oleh pelaku industri. Manager OM & Deployment Balinusra PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel, Andi Baspian Yasma, mengungkapkan bahwa sebanyak 42 menara telekomunikasi milik Mitratel di wilayah Badung telah dibongkar oleh Pemkab Badung. “Pembongkaran masif ini tidak hanya merugikan penyedia menara, tetapi juga berdampak pada 54 tenant dari operator seluler besar, seperti Telkomsel, XL, dan Indosat,” ujarnya.
