Resiko dari keterlambatan pelaporan ke pusat itu, 35 persen dana dari pusat dikurangi karena pendapatan Pusat maupun Propinsi sekarang berkurang. Dengan kondisi tersebut, pendapatan Bangli juga berkurang sebesar Rp 248 miliar. Ditambah lagi, anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 34 miliar. Tentunya, untuk bisa memenuhi anggaran tersebut sejumlah post anggaran telah dirasionalisasi. “Hanya saja, eksekutif dalam membuat program dan refocusing anggaran terkait penanganan Covid-19 masih belum jelas. Mana yang harus dipotong, gambarannya tidak jelas. Padahal, kita di DPRD sudah jelas, apapun anggaran yang dirasionalisasi kita persilakan dipakai untuk Covid-19. Sementara  di eksekutif justru masih berpikir,” ungkap Made Sudiasa.

Belakangan, kebijakan Bupati justru melakukan pemotongan ADD sebesar 20 persen dan dipinjam lagi sebesar 20 persen sehingga total pemotongan ADD 40 persen. “Sementara dana GGS sebesar Rp 22 miliar yang notabene urgensinya tidak urgent untuk sekarang, kita suruh untuk dipergunakan justru tidak dipergunakan. Ini kan aneh,” jelasnya. Selain itu, lanjut Sudiasa, ada proyek-proyek besar seperti pembangunan sejumlah jembatan yang kemungkinan tahun ini akan sangat sulit dikerjakan karena harus menerapkan protokoler Covid-19 dalam pengerjaannya belum juga dirasionalisasi. “Logikanya, sekarang masyarakat Bangli menjerit. Untuk itu, bantuan  langsung tunai atau apalah bentuknya, harus segera digerakkan. Saat ini, Bangli kan belum berbuat apa-apa kaitan dengan itu. Masyarakat justru dibiarkan menderita. Tidak ada gerakan apa-apa,” sesalnya. Salah satunya terkait nasib para peternak babi yang harganya hancur-hancuran. “Semestinya pemerintah punya kreasi sedikit, ada dana tersebut belilah ternak peternak  sebagian dan dagingnya dibagikan Kembali untuk masyarakat. Itu, bisa dilakukan sebagai salah satu upaya untuk bisa membantu masyarakat kita yang sedang kesusahan,” pungkasnya. (arw)