2. Kebocoran Data & Dana: Estimasi kebocoran mencapai lebih dari 50%. Sistem pengecekan manual oleh Satpol PP Pariwisata hanya bersifat sampling (acak), sehingga tidak efektif menjaring seluruh wisatawan.
3. Psikologi Wisatawan: Kurangnya sosialisasi global membuat turis kaget saat tiba di Bali, sehingga muncul resistensi karena merasa sudah membayar biaya Visa yang cukup mahal.
Krisis Akuntabilitas dan Kepercayaan (hilir)
Dampak dari poin-poin di atas bermuara pada keraguan masyarakat lokal dan pelaku usaha:
1. Absensi Transparansi: belum adanya Public Dashboard yang menunjukkan secara real-time berapa dana yang terkumpul dan dialokasikan ke pos mana saja.
2. Narasi vs Realita: Masyarakat belum merasakan dampak langsung (misalnya pada penanganan sampah atau kemacetan), sehingga muncul persepsi bahwa PWA hanya menjadi beban citra pariwisata tanpa manfaat nyata.
Rekomendasi Solusi Akademis
untuk memperbaiki alur di atas, diperlukan langkah berurutan:
1. Integrasi Satu Pintu: Melobi Pemerintah Pusat agar PWA masuk dalam sistem VoA atau tiket penerbangan.
2. Digitalisasi Penuh: Penggunaan Auto-gate di bandara yang terkoneksi dengan status pembayaran PWA.
3. Audit & Transparansi: Penerbitan laporan audit independen secara berkala untuk memulihkan kepercayaan publik (trust building).
Kesimpulan Logis:
Masalah PWA bukan terletak pada "besaran nominalnya", melainkan pada kegagalan sinkronisasi hukum antara daerah dan pusat, yang diperparah oleh lemahnya transparansi pengelolaan dana.
Ditulis oleh Prof. Dr. Ni Putu Tirka Widanti.
