MANGUPURA-fajarbali.com | Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat koordinasi kelembagaan melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen dalam rangka Program Penjaminan Polis Asuransi.
Juklak ini menjadi landasan operasional bagi kedua lembaga dalam mengatur mekanisme pertukaran data, informasi, dan/atau dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan Program Penjaminan Polis Asuransi.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kesiapan kelembagaan LPS dalam menjalankan mandat penjaminan polis asuransi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 (UU P2SK).
Penandatanganan dilakukan oleh Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinan D. Purba, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Ogi Prastomiyono, pada Selasa (17/11) di The Westin Resort Nusa Dua, Bali.
Melalui Juklak ini, LPS dan OJK menyepakati mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur, termasuk penunjukan focal point dan liaison officer pada masing-masing lembaga, tata cara penyampaian permintaan dan pemenuhan data, serta pengaturan jangka waktu penyampaian informasi sesuai dengan jenis kebutuhan dan tahapan penanganan.
Ruang lingkup pertukaran data dan informasi mencakup berbagai tahapan persiapan dan pelaksanaan program penjaminan polis asuransi, mulai dari persiapan kepesertaan perusahaan asuransi dalam program penjaminan polis asuransi, pemantauan kondisi perusahaan asuransi, penanganan perusahaan dalam penyehatan perusahaan asuransi, penanganan perusahaan asuransi dalam resolusi, hingga perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya dan berada dalam proses likuidasi.









